Semua Kota di Indonesia Harus Terapkan Ekonomi Sirkular

JAKARTA - Kota-kota di Indonesia diharapkan bisa menerapkan prinsip Ekonomi Sirkular seperti Ibu Kota Negara (IKN) baru. Dengan itu Indonesia semakin siap dalam mengatasi perubahan iklim ke depannya. Adapun kota dengan konsep sirkular ekonomi ini menjadi tren ke depannya. Banyak negara yang sudah melakukan transformasi ke arah sini termasuk RI melalui IKN-nya.

"Harapannya, konsep pembangunan economy circular di IKN ini tertular ke banyak kota lainnya di tanah air, sehingga kita makin dikenal di dunia," ucap Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam dalam diskusi virtual bertajuk Menyongsong Ibu Kota Negara Circular yang digelar FMB9 di Jakarta, Kamis (28/7).

Dia menjelaskan pentingnya konsep ekonomi sirkular dalam pembangunan kota karena 80 persen emisi global itu bersumber dari akitivitas ekonomi di kota. Kota juga merupakan penyumbang sampah dan polusi terbesar di dunia.

Makanya lanjut dia, IKN dikembangkan dengan konsep ekonomi sirkular ini menjadi kota yang berkelanjutan, sehat, produktif, efisien, inovatif dan ramah sesuai dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo sendiri.

Kata dia, konsep ekonomi sirkular itu terus berkembang, bukan hanya terkait dengan sampah tetapi cakupannya luar termasuk bagaimana mengurangi penggunaan sumber daya alam (SDA). Menggunakan barang yang sama dalam jangka waktu yang lama dalam satu siklus produksi.

Di dunia memang belum ada negara yang 100 persen menggunakan konsep sirkular ini tetapi di Inggris dan Finlandia sudah ada kota yang menerapkannya. Pembangunan kota dengan konsep sirkular ekonomi ini akan menjadi tren ke depannya karena berkaitan dengan upaya mengatasi perubahan iklim. "Juga menyangkut upaya menjaga keanekaragaman hayati,"tuturnya.

Ketua Komite Komunikasi, Media dan Pengharaan PII, Lucia Karina meminta agar pembangunan di IKN harus menggunakan sumber daya energi yang berkelanjutan. Terlebih lagi di Kalimantan Timur ada banyak potensi sumber daya energi baru dan terbarukan, sehingga harus dimanfaatkan.

Dia juga meminta agar pemerintah membangun infrastruktur persampahan, bukan hanya infrastrukturnya tetapi membangun manajemen di antara rantai pasok tersebut.

"Misalnya baja baja itu kita koneksi kan dengan industrti, begitu juga tekstil, ada tukang tadahnya. Nilai eknominya luar biasa kalau kita lihat yang dilakukan India dan China mereka lakukan itu," ucap Lucia.

Pemerintah juga lanjut Lucia harus memberi kemudahan dalam bentuk fiskal agar industri mau menciptakan ekosistem bisnisnya, membangun rantai pasoknya.

Dalam kesempatan sama, Southheast Asia Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Faela Sufa berharap agar pembangunan IKN harus benar benar mengurangi polusi. Dia menyoroti tingginya kontribusi kendaraan bermotor di tanah air terhadap pencemaran udara.