Sembilan Kepala Daerah Rumuskan Solusi Banjir dan Kemacetan

Sembilan kepala daerah sepakat masalah kemacetan dan banjir diselesaikan secara bersama-sama.

JAKARTA- Kepala Daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) menyepakati dibentuknya kelompok kerja (Pokja). Pokja ini akan membahas lima isu utama terkait upaya mengatasi banjir, transportasi, ketersediaan air bersih, sampah, serta ketahanan pangan.

"Sesudah ini (Rapat Kerja Kepala Daerah Jabodetabekjur -red), kita akan ada kelompok kerja yang selama dua minggu mendatang akan membahas lima masalah krusial untuk ditangani bersama," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, selaku Ketua BKSP Jabodetabekjur, usai membuka Rapat Kerja Kepala Daerah Jabodetabekjur, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/4).

Menurutnya, setiap permasalahan bersama ini akan dicarikan solusi yang diusulkan masing-masing daerah untuk dilaksanakan bersama. Nantinya, anggota BKSP ini akan membentuk kelompok kerja agar setiap solusi itu bisa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pada masing-masing daerah.

"BKSP ini harus mengintensifkan komunikasi, kita menjadikan BKSP ini betul-betul kerja sama yang aktif, kerja sama dimana masalah-masalah yang kita hadapi di wilayah yang berdekatan ini bisa kita selesaikan juga secara bersama-sama. Problem lintas wilayah ini tidak bisa diselesaikan sendirian, harus diselesaikan bersama-sama," katanya.

Beberapa solusi yang mengemuka antara lain, normalisasi daerah aliran sungai untuk menangani banjir, peningkatan jalan lintas batas untuk menangani kemacetan, pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) untuk menangani sampah, pembangunan waduk untuk penyediaan air bersih, tiket terusan yang terpadu untuk pembenahan transportasi, dan pembangunan sistem distribusi pangan untuk ketahanan pangan.

Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, pihaknya akan memfokuskan pada penanganan banjir di Ibu Kota. Pasalnya, penanganan banjir tersebut harus ditangani dari hulu ke hilir.

"Upstreamnya ada di kami, middlestream di Kota dan Kabupaten bogor, downstream ada di DKI Jakarta. Tentu saja sinergitas perencanaan dan pengendalian banjir masuk kedalam program bahasan hari ini," katanya.

Selain itu, buruknya pengelolaan lingkungan hidup di kawasan puncak. Menurutnya, maraknya villa-villa liar di kawasan puncak bukan merupakan kewenangannya. Dia mengaku hanya berwenang dalam pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) semata.

Sumbang Kemacetan

Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengakui, tidak sedikit warga yang tinggal di Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang bekerja di Jakarta. Imbasnya, mobilitas warga Tangerang dan Tangerang Selatan ini menyumbang kemacetan di Ibu Kota.

"Ada lima, hal salah satunya persoalan kemacetan karena banyak warga Tangerang Raya bekerjanya di Jakarta. Jadi, ada transportasi massal, jaringan jalan, dan lain-lain. Transportasi massal misal dari perkeretaapian, MRT, LRT, dan BRT," ungkapnya.

Sebagai daerah penyangga Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kota Tangerang berjanji untuk membangun komitmen dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi berbagai persoalan perkotaan.

"Ada berbagai macam persoalan yang harus diselesaikan bersama. Misalnya kemacetan yang ada di ruas jalan yang letaknya berada di perbatasan kota Jakarta dan Tangsel. Kalau Depok punya Cinere, kita punya Pondok Cabe," kata Airin.

Dia mengatakan pada pemerintahan sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta berjanji akan membantu pemerintah daerah untuk mengurusi dan mengatur infrastruktur yang bersinggungan langsung dengan DKI Jakarta.

Dalam masa pemerintahan Anies Baswedan ini, Airin berharap agar ketentuan tersebut masih bisa berlaku. Mengingat banyak sekali warga Tangsel yang bekerja di Kota Jakarta.

pin/P-5