Semangat Antikorupsi Pemprov Jabar Diapresiasi

BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi semangat antikorupsi yang digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam menata pemerintahan yang berintegritas. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, berani memaparkan 12 modus potensi terjadi korupsi.

"Keinginan Pak Gubernur (Ridwan Kamil) tadi secara detail beberapa tempat-tempat yang Pak Gubernur sadari betul dan kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dianggap biasa," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam acara roadshow Bus Antikorupsi KPK, di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa (30/10).

Saut mengatakan ke-12 modus ini, antara lain suap perizinan, potongan fiktif hibah bansos, setoran paksa bawahan, kutipan paksa bawahan. Kemudian, proyek fiktif, jual beli akses layanan, kutipan paksa kepada proyek, kutipan kepada warga, fee proyek, down spec proyek, mark up proyek, dan jual beli jabatan.

Keterbukaan yang ditunjukkan Ridwan Kamil dalam upaya memberantas korupsi ini, kata Saut, patut diapresiasi dan layak dijadikan percontohan bagi kepala daerah lain. "Saya jalan ke beberapa tempat yang berpikiran kayak Kang Emil ini nggak banyak," kata dia.

Tak hanya memuji Pemprov Jabar, Saut memuji Pemerintah Kota Bandung yang juga memiliki semangat sama dalam upaya memberantas korupsi. Kota Bandung memiliki tiga aplikasi unggulan, bahkan sering dihibahkan ke daerah lain termasuk KPK yakni aplikasi hibah bansos, perizinan online, dan elektronik remunerasi dan kinerja (ERK).

"Oleh sebab itu, saya katakan hari ini mari Indonesia contoh Jabar. Mari Indonesia contoh Bandung dan kita hadir tidak hanya pulang ini selesai, tidak," katanya.

Penguatan Saber Pungli

Untuk mengatasi 12 modus potensi terjadi korupsi, Ridwan Kamil akan membuat instrumen pencegahan korupsi melalui penguatan Saber Pungli serta lembaga Inspektorat Provinsi Jabar. Minimal dengan instrumen Saber Pungli, akan memperkuat instrumen inspektorat.

Ridwan Kamil menambahkan hal ini menjadi pesan bagi semua kepala daerah dan pejabat di seluruh Jabar. Dukungan teknologi dan partisipasi aktif warga menjadi ancaman bahwa saat ini tindak pidana korupsi mudah untuk diindentifikasi.

"Ini pesan kepada seluruh pejabat, jangan main-main lagi urusan integritas. Teknologi sudah canggih, laporan masyarakat semakin transparan dan makin mudah," kata Ridwan Kamil.

tgh/N-3