Seluruh Komponen Bangsa Harus Wujudkan Pilkada Damai

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengajak seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang aman dan damai.

Menurut Hadi, pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai tersebut dapat terwujud dengan menjaga stabilitas situasi politik, hukum, dan keamanan. "Sangat penting dan mutlak. Sekali lagi mutlak. Untuk apa? Harus kita jaga bersama karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat memengaruhi tahapan pilkada," kata Hadi pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang disaksikan dari Jakarta, Rabu (26/6).

Terlebih, kata dia, tahun 2024 merupakan tahun rekor dalam penyelenggaraan karena dilaksanakan serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Oleh sebab itu, ia menggarisbawahi hal-hal yang perlu dilakukan komponen bangsa untuk dapat menyukseskan Pilkada 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. "Pertama, KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU selaku penyelenggara pemilihan beserta pengawas, yakni Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), dan lembaga non-Bawaslu harus on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, ia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan maupun fasilitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

Untuk TNI dan Polri, Hadi meminta dua institusi itu memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, serta menjaga netralitas. "Keempat, parpol (partai politik) dan paslon (pasangan calon) dapat mendeklarasikan komitmen taat prosedur dan mekanisme pemilihan, serta mengikuti proses pemilihan dengan baik dan menghindari praktik kecurangan," ujarnya.

Ia juga meminta media massa atau pers agar memastikan pemberitaan tentang Pilkada 2024 dengan tetap menjaga keakuratan, berimbang, dan terhindar dari unsur hoaks.

Selain itu, Hadi meminta tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat untuk ikut serta mengawasi berjalannya tahapan Pilkada 2024 dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya.

Jaga Netralitas

Dalam kesempatan itu, Hadi juga mengungkapkan Pilkada Serentak 2024 telah memiliki satu aspek dalam penyelenggaraannya, yakni sinergi TNI-Polri untuk menjaga netralitas. Menurut dia, dengan adanya sinergi dan netralitas, maka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 akan dijamin aman di seluruh wilayah Indonesia.

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan evaluasi sistem pengamanan menjelang Pilkada 2024. "Nanti kami refreshing lagi jadi bahan evaluasi antara KPU dan sejumlah lembaga yang selama ini sudah kerja sama," kata Hasyim merespon gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) di Jakarta, Rabu.

"Sehubungan dengan adanya peristiwa ini, harus ada perbaikan kah atau evaluasi atau penguatan sistem atau apa yang menjadi kebijakan strategis nasional, KPU akan mengikuti itu," sambungnya.

Dia mengatakan data yang mereka pegang dijaga oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah punya wewenang. Meski begitu, KPU akan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang kata Hasyim sudah ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan menjaga data-data KPU.

Dalam kesempatan itu, Hasyim juga menyatakan bahwa KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah membuat simulasi terkait jadwal pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih.

Meski begitu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku tanggal pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024 belum ditetapkan.

Adapun penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 jatuh pada Rabu, 27 November 2024.