Seluruh Elemen Bangsa Diajak untuk Membantu Wujudkan Pemilu yang Damai

Pada Pemilu 2019, pelanggaran kasus pidana Pemilu tercatat sebanyak 348 kasus, atau meningkat 58,3 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 2014.

"Peningkatan jumlah pelanggaran tersebut, dapat dimaknai dari dua sudut pandang. Bisa jadi pengawasan Bawaslu semakin ketat sehingga semakin banyak kasus pelanggaran yang terungkap atau pelanggaran Pemilu masih dianggap lumrah dan sanksi yang diberikan belum cukup memberikan efek jera," jelas Bamsoet.

Ia berharap di Pemilu 2024 nanti pelanggaran Pemilu baik dari sisi administrasi maupun pidana bisa diminimalisasi.

Bamsoet dalam kesempatan ini juga menjelaskan, dalam penyelenggaraan Pemilu, harus ada jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses informasi seluasnya, bukan informasi yang sudah terkooptasi, atau dimonopoli oleh kepentingan politik tertentu.

Pemilu sebagai implementasi demokrasi menurutnya, juga harus diselenggarakan dengan tidak mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Merujuk pada laporan the Economist Intelligent Unit yang dirilis pada Februari 2023, indeks demokrasi Indonesia berada pada skor 6,71 atau mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya.
Halaman Selanjutnya....