Selamatkan PLN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik. Dari sisi pemerintahan, PLN sering kali digunakan sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya bidang industri-industri manufaktur. Sementara itu, dari sisi masyarakat, PLN merupakan instrumen penting sebagai penyedia layanan yang cepat, murah, dan efisien.

Sebagai satu-satunya BUMN penyedia listrik, PLN mendapatkan perlakukan khusus sesuai dengan perundang-undangan. PLN juga memperoleh perhatian penuh ketika mengemban tugas menyediakan listrik di daerah terpencil maupun untuk kepentingan negara.

Namun, kondisi keuangan PLN sekarang tidak sebanding dengan beban yang ditanggungnya. Terbukti, PLN rugi 18,48 triliun rupiah karena rugi kurs mata uang bersih yang membengkak 677 persen secara tahunan. Berdasarkan laporan keuangan kuartal III-2018 yang telah dipublikasikan, PLN sesungguhnya mengantongi penjualan tenaga listrik 194,40 triliun rupiah atau naik 6,93 persen secara tahunan.

Sementara itu, pendapatan penyambungan pelanggan naik 4,23 persen secara tahunan menjadi 5,21 triliun rupiah. Sedangkan total pendapatan usaha mencapai 200,91 triliun rupiah, naik 6,94 persen dari periode yang sama tahun lalu 187,88 triliun rupiah.

Di sisi lain, beban bahan bakar dan pelumas PLN tercatat 101,87 triliun rupiah, naik 19,46 persen dari 85,28 triliun rupiah pada kuartal III-2017. Selanjutnya, beban pembelian tenaga listrik juga mengalami kenaikan dari 53,54 triliun rupiah pada kuartal III-2017 menjadi 60,61 triliun rupiah pada 30 September 2018.

Secara keseluruhan, beban usaha PLN naik 11,83 persen secara tahunan pada kuartal III-2018, yakni dari 200,31 triliun rupiah pada kuartal III-2017 menjadi menjadi 224,00 triliun rupiah. PLN juga mengalami rugi usaha sebelum subsidi 23,08 triliun rupiah pada kuartal III-2018. Nilai tersebut naik dari 12,42 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Laporan keuangan kuartal III-2018 PLN mencatat subsidi listrik pemerintah mencapai 39,77 triliun rupiah per 30 September 2018. Jumlah itu naik dari 36,19 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, kerugian kurs mata uang asing bersih PLN meroket pada kuartal III-2018. Pasalnya, kerugian naik 677,25 persen dari 2,22 triliun rupiah pada kuartal III-2017 menjadi 17,32 triliun rupiah. Dengan demikian, PLN tercatat membukukan rugi 18,48 triliun rupiah. Posisi tersebut melebar dari kuartal II-2018 dengan kerugian 5,36 triliun rupiah.

Keuangan PLN saat ini sesungguhnya sangat memprihatinkan. Jika kurs dollar AS terus menguat dan harga bahan bakar meningkat, PLN diperkirakan krisis keuangan berkepanjangan. Sebab, pendapatan tidak sesuai dengan biaya pengeluaran. Belum lagi mesti membayar kewajiban dan membengkaknya harga pokok penyediaan (HPP) listrik.

Menteri keuangan pernah mengingatkan PLN atas kondisi keuangan itu. Namun, entah kenapa, PLN justru menganggap hal yang lumrah, karena PLN mengemban tugas negara. Artinya, kerugian PLN sudah sesuai dengan beban dan tugasnya.

Sebenarnya, kita tak ingin PLN terbebani masalah di luar kewajibannya. Paling tidak, PLN mesti mengukur kemampuan diri terlebih dulu, setelah itu baru menyesuaikan dengan penugasan, seperti mengejar target proyek 35 ribu megawatt.

Lebih dari itu, PLN juga jangan terlalu fokus pada pengadaan listrik berbahan baku konvensional, seperti solar dan batu bara. Setidaknya, PLN mesti membuat gebrakan yang sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya peningkatan pembangkit listrik berbahan baku energi baru terbarukan. Artinya, mumpung masih mendapatkan perlindungan negara, alangkah baiknya PLN beralih pada pengembangan energi baru terbarukan.