Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Selamat Tinggal Energi "Kotor"

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A

Foto udara Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) di Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Pertamina Refinery Unit IV Cilacap membangun PLTH melalui Program Energi Mandiri Tenaga Surya dan Angin (E-Mas Bayu) di dusun yang dihuni 78 kepala keluarga itu untuk memenuhi kebutuhan listrik warga secara mandiri.

A   A   A   Pengaturan Font

Setelah tahun 2030, tidak akan ada lagi pembangunan pembangkit yang berbasis fosil, semuanya beralih ke pembangkit berbasis energi baru terbarukan.

Kebutuhan energi ke depannya akan mengandalkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Sebagai wujud keseriusan itu pemerintah Indonesia berencana memensiundinikan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Ditaksir ada belasan gigawatt (GW) kapasitas PLTU yang bisa dipensiundinikan.

Di samping untuk memanfaatkan sumber energi hijau (EBT) yang melimpah, langkah pensiun dini ini juga sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan emisi karbon sebagai bagian dari perjanjian Paris (Paris Agreement) tahun 2015 lalu.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengatakan kita tidak lagi menerima usulan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) baru. "Artinya, setelah 2030 tidak akan ada lagi pembangunan pembangkit yang berbasis fosil, tapi semuanya EBT," ungkapnya di Jakarta, Kamis (21/10).

Rida menilai rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang baru saja disahkan sebenarnya merupakan RUPTL greener atau hijau dalam sejarah Indonesia. Sebab, kapasitas pembangkit listrik dari EBT akan mendominasi.

Dalam RUPTL yang lama, kata dia, porsi EBT di pembangkit listrik hanya 30 persen. Tetapi dalam RUPTL yang baru, langsung naik 51,6 persen dalam 10 tahun ke depan sampai 2030. "Jadi, ada gestur dan sinyal dari pemerintah, terkait komitmen pada Paris Agreement," ujar Rida.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Sriyono
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top