Sektor Transportasi Butuh Dukungan BUMN

JAKARTA - Pemerintah membutuhkan peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu pendanaan dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi. Langkah itu dimaksudkan untuk mengurangi kebergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat terbatas.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan peran serta BUMN dapat dilakukan dalam beberapa pilihan bentuk kerja sama, meliputi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan penugasan Pemerintah kepada BUMN.

"Dengan besarnya peran BUMN dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, maka dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN di mana ketersediaannya sangat terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi semakin meningkat," kata Budi dalam seminar nasional bertema Kebangkitan BUMN-Sektor Perhubungan di Jakarta, Selasa (28/8).

Dia menambahkan, saat ini, beberapa proyek infrastruktur sektor transportasi berjalan. Bahkan, pilot project KPBU disiapkan dan dapat diterapkan pada pembangunan infrastruktur transportasi lain. Dengan skema kerja sama pemerintah-BUMN, APBN bisa dialokasikan untuk proyek infrastruktur lain sehingga pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah Indonesia.

Budi mengungkapkan pilot project KPBU yang tengah berjalan dan disiapkan meliputi jalur KAKA Makassar-Pare-pare, paving ground BPLJSKB, Bandara Komodo, TOD Poris Plawad, serta Pelabuhan Bau Bau dan Anggrek. Diharapkan, pilot project tersebut dapat berjalan dengan lancar, kemudian dapat dilanjutkan pada pembangunan project di lokasi lainnya secara merata di seluruh negeri.
Halaman Selanjutnya....