Sektor Logistik Belum Kompetitif

JAKARTA - Pembenahan sektor logistik di Tanah Air perlu secepatnya dilakukan guna meningkatkan daya saing iklim bisnis Indonesia di ranah internasional. Karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai uapaya untuk menekan efisiensi dan efektivitas aktivitas logistik, terutama di pelabuhan.

Supply Chain Indonesia (SCI) mencatat rata-rata waktu yang dihabiskan kapal berbagai jenis barang di pelabuhan di Indonesia mencapai 1,62 hari, lebih lama dibandingkan Singapura (0,91 hari), Thailand (1,32 hari), dan Malaysia (1,42 hari). Khusus kapal kontainer, rerata waktu yang dihabiskan di pelabuhan di Indonesia mencapai 1,09 hari, sementara Singapura selama 0,77 hari, Thailand selama 0,79 hari, dan Malaysia selama 0,76 hari.

"Pada sektor kepelabuhanan, salah satu upaya pembenahan penting adalah pemercepatan waktu (durasi) kapal di pelabuhan Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan beberapa negara Asean," kata Chairman SCI, Setijadi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/11).

Dia menambahkan, biaya kepelabuhanan saat ini mencapai sekitar 30 persen dari biaya transportasi (end-to-end). Untuk segmen transportasi lainnya termasuk pada transportasi hinterland, biayanya berkontribusi sekitar 50 persen dari ongkos transportasi.

"Peningkatan efisiensi kepelabuhanan dan logistik secara keseluruhan perlu dilakukan melalui peranan dan kerja sama para pihak terkait," kata Setijadi.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan pihaknya telah mengintegrasikan data secara digital guna mempercepat pelayanan kepelabuhanan, terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Melalui digitalisasi, diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan nasional.

"Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dengan negara lain maka perlu memberikan layanan kepelabuhanan yang lebih mudah, murah, dan cepat. Kita ingin daya saing ini dapat ditunjukkan oleh Pelabuhan Tanjung Priok. Karena pelabuhan ini mengelola hampir 70 persen kegiatan ekspor-impor nasional," jelasnya.

Digitalisasi Dokumen

Budi mengungkapkan sejumlah upaya yang tengah dilakukan, di antaranya mengintegrasikan data yang dimiliki Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut dan Kemenkeu melalui Ditjen Bea dan Cukai, melalui integrasi data dan digitalisasi pelayanan dokumen Surat Penyerahan Petikemas (SP2) dan layanan Single Truck Identification Data (STID) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani, mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kemenhub untuk mempermudah layanan kepelabuhanan. SP2 merupakan dokumen yang harus diserahkan oleh pelaku usaha untuk mengeluarkan peti kemas dari dalam pelabuhan. Sementara, STID adalah identitas dari truk-truk yang terdata secara terpusat yang digunakan untuk melakukan transaksi gate in/out di semua terminal pelabuhan.

"Upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan kepelabuhanan ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/ NLE)," katanya.

Askolani menjelaskan melalui implementasi NLE, layanan kepelabuhanan diharapkan menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan transparan. Dengan demikian, biaya logistik dapat ditekan sehingga mampu meningkatkan daya saing pelabuhan nasional.