Sekolah di Bawah BPSDMP Didorong Masuk Zona Integritas

JAKARTA -Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementarian Perhubungan mendorongUnit Pelaksana Teknis (UPT) atau para sekolah transportasi di bawahnyamembangun zona integritas. Semua ini daam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kepala BSPDMP, Sugihardjo, mengungkapkan saat ini dari 27 sekolah, yang ada di lingkungan BPSDMP baru dua sekolah yang memperoleh predikat WBK pada penilaian tahun lalu yaitu Poltekpel Surabaya dan Poltekpel Malahayati. Tahun ini diusulkan sembilan UPT untuk menuju WBK sementara yang sudah WBK diharapkan bisa naik ke WBBM.

"Pencanangan ini merupakan bentuk nyata BPSDMP untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang mendukung gerakan Indonesia Maju bebas korupsi," kata Sugihardjo dalamWebinar bertajuk Benchmarking Poltekpel Malahayati dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 2020, di Jakarta, Rabu (15/7).

Ia menambahkan pesan Menteri Perhubungan bahwa penilaian WBK dan WBBM bukan sekadar lomba, akan tetapi penilaian WBK dan WBBM adalah bagaimana perubahan budaya kerja dan proses kerja menuju lebih baik, serta semangat untuk melayani.

Selain itu, sebagai motivasi menuju WBK dan WBBM, Sugihardjo melanjutkan dalam Ketentuan Menpan RB, Unit Kerja yang memiliki predikat WBK grade-nya disetarakan satu tingkat lebih tinggi dari yang belum WBK. Jadi di unit kerja WBK walaupun grade-nya posisi 12 namun Tunjangnya setara grade 13, lalu apabila WBBM disetarakan 2 tingkat lebih tinggi dari yang belum WBK. Hal ini merupakan reward dari negara terhadap unit kerja yang bebas dari Korupsi dan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani.

"Meskipun hal tersebut, dari sisi administrasi belum terwujud, saya berharap kita tidak patah semangat. Yang lebih utama adalah kita harus semangat untuk melakukan perubahan budaya kerja, semangat kita sebagai birokrasi bukan sebagai orang yang dilayani atau berkuasa tetapi sebagai abdi negara yang melayani," katanya.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt Hermanta mengungkapkan dalam menuju WBK dan WBBM ada empat komponen besar yang harus dipenuhi oleh UPT. Pertama, perubahan mindset dan culture. Kedua, inovasi. Ketiga, mekanisme. Keempat, pengawasan.

"Yang paling terpenting adalah WBK dan WBBM bukan hanya melekat pada organisasi tetapi juga harus melekat pada individu yang ada di dalamnya bahwa tugas pelayanan, integritas, akuntabilitas merupakan tugas pokok kita sebagai ASN," tuturnya. mza/N-3