Sekjen PBB: Ancaman Krisis Naik akibat Kenaikan Permukaan Laut
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres berbicara selama pertemuan Dewan Keamanan PBB dengan tema “Kepemimpinan untuk Perdamaian” di markas besar PBB di New York City pada Rabu (25/9).
Negara-negara dataran rendah berusaha untuk "menegaskan bahwa kenegaraan tidak dapat diganggu gugat dalam kondisi apa pun ketika permukaan laut naik," dan zona maritim sepanjang 200 mil laut mereka tetap utuh bahkan jika daratannya berkurang.
Negara-negara kepulauan juga mendorong perlindungan hukum untuk melindungi hak asasi manusia bagi masyarakat yang mengungsi secara paksa, memastikan dukungan finansial untuk upaya adaptasi, dan membangun program yang melestarikan budaya mereka.
"Sejak 1989, kami telah membunyikan peringatan tentang krisis iklim dan kenaikan muka air laut sambil menghadapi dampaknya yang menghancurkan," tambah Perdana Menteri Samoa, Fiame Naomi Mata'afa dalam sebuah pernyataan.
"Melalui semua ini, kami tetap teguh, negara, zona maritim, dan hak kami tetap utuh menurut hukum internasional, tidak peduli naiknya permukaan air laut: kami akan tetap di sini."
Guterres mendesak negara-negara untuk berkomitmen pada target iklim baru yang ambisius guna menjaga pemanasan global dalam kisaran 1,5 derajat Celsiu khususnya negara-negara G20, yang bertanggung jawab atas 80 persen emisi global. "Kita tidak bisa membiarkan harapan dan aspirasi miliaran orang terkatung-katung," tutupnya.
Redaktur : Marcellus Widiarto
Komentar
()Muat lainnya