Sedang Disusun Layanan Administrasi Kependudukan

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data administrasi kependudukan (adminduk) oleh user. Saat ini rancangan regulasi sudah memasuki tahap paraf koordinasi antarkementerian dan lembaga.

"Mendagri sudah menyetujui draf Rancangan Peraturan Pemerintah PNBP," kata Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Rabu (13/4). Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil memelihara dan mengembangkan sistem dalam jangka panjang.

"Untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan perlu biaya 1.000 rupiah," kata Zudan. Dia juga menceritakan bahwa saat menyusun RPP PNBP Adminduk, para pengguna data sudah diajak bicara. Mereka memahami kebutuhan Dukcapil tersebut. Dukcapil selama ini sudah menggratiskan selama 8 tahun. Biaya ditanggung APBN.

Kini saatnya semua lembaga yang memungut profit untuk berbagi beban dengan Dukcapil. Selama ini bebannya ada di pundak Dukcapil. Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) Ditjen Dukcapil difasilitasi SIAK Terpusat. Pelayanan adminduk menghasilkan output berupa 24 dokumen penduduk dan database kependudukan.

Database hasil operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat ini, lanjut Zudan, dikelola Dukcapil dan dimanfaatkan 4.962 lembaga pengguna. Mereka telah menandatangani perjanjian kerja sama. Semua memerlukan dukungan perangkat keras seperti server, storage, dan perangkat pendukung.

"Perangkat keras tersebut rerata usianya sudah lebih 10 tahun. Selain itu, habis masa garansi. Suku cadang perangkat sudah tidak diproduksi," ungkapnya. Memang, kata dia, sudah saatnya server-server diremajakan agar pelayanan publik lebih baik. Ini juga sekaligus untuk menjaga pemilu, pilpres dan pilkada serentak tahun 2024 berjalan lancar dari sisi penyediaan daftar pemilih.

Semua belum diremajakan karena tak tersedia anggaran. "Saat ini ada 273 juta data penduduk terjaga baik dan aman. Data di-back up di DRC Batam. Storage-nya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi," ujarnya.

Zudan menjelaskan, untuk menjaga keberlangsungan sistem, Dukcapil selama ini mendapat dukungan hibah perangkat dari sejumlah lembaga pengguna. Di antaranya, Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Pegadaian, dan Bank Syariah Indonesia. "Kemendagri sedang mengajukan alternatif pendanaan melalui Bappenas dan World Bank," katanya.