“Secessio Plebis", Menciptakan Roma yang Demokratis

Bangsawan menjadi kelas menengah yang berkuasa di Roma pada abad 5 SM. Mereka mereka penguasa tanah yang mendapatkan kekayaan dari menyewakan lahannya kepada rakyat jelata yang disebut plebeian atau pleb.

Pada suatu saat, bangsawan memperluas penggunaan tanah publik (ager publicus) dalam rangka memperluas perkebunan. Hal ini membatasi jumlah lahan yang tersedia bagi petani kecil. Dampaknya berupa meningkatnya masalah utang karena para debitur yang tidak mampu membayar sewa.

Karena tidak adanya undang-undang serta prosedur yudisial yang jelas, para kreditur memenjarakan dan menyiksa para debitur, terkadang pula, menjualnya sebagai budak. Hal ini menyebabkan terjadinya peristiwaSecessio Plebispertama (494 SM), yang merupakan awal mula konflik pemerintahan.

Kaum plebeian menuntut supaya negara melindungi petani kecil dari penyalahgunaan debitur yang gagal bayar oleh kreditur. Bila hal ini tidak diumumkan, mereka terpaksa memboikot retribusi tersebut. Namun ini membuat suasana kota Roma membara. Senat mengerahkan tentara sebagai tanggapannya. Akibat boikot, semua aktivitas ekonomi terhenti. Tindakan ini kemudian dikenal sebagaisecessio plebisatau pemisahan diri dari kaum pleb.

Senat, karena takut akan konsekuensi dari pemogokan yang berkepanjangan, memutuskan untuk memulai negosiasi. Mereka mengirim mantan konsul yang dihormati, Agrippa Menenius, untuk berbicara dengan para pemimpin pleb. Negoisasi ini berhasil memberi kesan kepada para pemimpin pleb tentang perlunya rekonsiliasi.

Utusan dari kedua kubu bertemu untuk membahas persyaratan perjanjian yang akan membatalkan pemogokan. Konsesi besar yang dimenangkan oleh pleb adalah pembentukan kantor baru Tribuni Plebis. Mereka ini memimpin konsilium plebis dewan para plebis.

Tribuni memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi demi kepentingan terbaik kaum pleb. Tribuni memberi suara politik kepada Pleb dalam struktur kekuasaan pemerintahan Romawi. Tribuni mampu memblokir tindakan bangsawan yang mungkin merugikan kelas kampungan secara keseluruhan atau mengintervensi individu tertentu.

Tribuni dapat mengadakan rapat umum pleb di mana mereka mempunyai kekuasaan untuk memilih dan meloloskanplebiscitaatau plebisit artinya pemungutan suara. Pemungutan suara mengikat para pleb, tetapi para bangsawan melihatnya sebagai tindakan di luar hukum dan merasa terpaksa untuk mengabaikannya.

Undang-undang ini menjadikan pemungutan suara mengikat semua warga negara Romawi, termasuk bangsawan. Undang-undang tersebut mengakhiri perjuangan sosial selama dua ratus tahun yang dikenal sebagai konflik tatanan.

Kesenjangan politik antara kaum bangsawan dan kaum pleb menyempit, dan kaum ini memenangkan posisi kekuasaan yang signifikan di dalam Republik. Hal ini memunculkan tipe bangsawan baru yang tidak terikat pada kelas atau keturunan dan membawa Republik Roma lebih dekat ke bentuk yang lebih demokratis. hay/I-1