Sebanyak 43 Mal Pelayanan Publik Telah Beroperasi di Tanah Air

"Ke depannya, lokus IPP akan terus bertambah. Pada tahun ini, Unit Pelayanan Publik (UPP). yang menjadi lokus evaluasi adalah Polri, Kejaksaan Negeri, Kantor Imigrasi, Kantor Pajak Pratama, dan Kantor Pertanahan dari kementerian dan lembaga. Untuk provinsi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) dan Samsat. Sedangkan untuk kabupaten dan kota adalah DPMPTSP dan Dukcapil sebagai lokus evaluasi.

"Tentunya berbagai capaian yang telah dilakukan oleh Kemenpan RB ini perlu dukungan dan kolaborasi dari seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, birokrasi pemerintah dapat beradaptasi dengan penyesuaian sistem kerja yang terhubung secara digital. Hal ini kemudian akan didukung pula dengan ASN sebagai SDM berkualitas sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya.

Menteri Tjahjo menambahkan, capaian-capaian perlu diakselerasikan bersama oleh seluruh pemerintah. Percepatan juga masih dapat dilakukan hingga akhir tahun untuk dapat mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden, yakni birokrasi yang lincah dan cepat mengambil keputusan dalam melayani masyarakat.