Sebagian Besar PNS Malaysia Diminta "WFH"

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia mulai awal pekan ini memerintahkan agar 80 persen pegawai negeri sipil (PNS) untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH). Sementara bagi perusahaan swasta diminta sebanyak 40 persen pegawainya untuk WFH.

Sedangkan mulai Sabtu (22/5) lalu, pemerintah Negeri Jiran juga meminta agar mal, restoran dan pertokoan untuk mengurangi jam operasional mulai Selasa (25/5). Semua langkah itu diambil untuk menekan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 dan angka kematian akibat virus korona.

"Bisnis hanya diperbolehkan dibuka mulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam," demikian pernyataan dari pemerintah Malaysia.

Pengumuman itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung di televisi oleh Menteri Senior Ismail Sabri Yaakob dan Dirjen Kesehatan, Noor Hisham Abdullah.

"Munculnya varian baru Covid-19 yang agresif telah berkontribusi pada lonjakan kasus. Oleh karena itu, tindakan yang lebih ketat perlu dilakukan untuk mengatasinya," kata Menteri Ismail. "Karena bisnis tutup pada jam 8 malam, tidak perlu lagi warga untuk pergi keluar. Pemerintah bisa memberlakukan semua jenis pembatasan, tetapi pada akhirnya, disiplin diri kita untuk mengkarantina diri sendiri adalah yang terpenting," imbuh dia seraya mengatakan bahwa transportasi umum akan dibatasi kapasitasnya hingga 50 persen saja dan lebih banyak penghalang jalan akan dipasang.

Malaysia sudah menerapkan pembatasan Covid-19 ini selama dua pekan atau sehari setelah perayaan Idul Fitri, dari rencana 4 pekan pelaksanaan perintah pembatasan pergerakan pada 7 Juni mendatang, namun hingga saat ini kasus Covid-19 terus meningkat.

Jumlah kasus harian selama 4 hari terakhir mencapai angka di atas 6.000 kasus dan kasus harian terbesar tercatat pada Kamis (20/5) lalu yaitu sebanyak 6.806 kasus infeksi dan 50 kasus kematian.

Sedangkan pada Sabtu (22/5), di Malaysia tercatat ada 6.320 kasus infeksi dan 50 angka kematian akibat Covid-19.SB/ST/I-1