Satuan Hukum TNI Harus Mampu Tampung Kebutuhan Hukum yang Selalu Berkembang

Mengenai yurisdiksi peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, tentunya tidak terlepas polemik mengenai penundukan prajurit yang melakukan tindak pidana umum, pada kekuasaan peradilan umum dalam kaitan Pasal 65 ayat 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwaprajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang undang, disampaikan Indriyanto Seno Adji dalam FGD tersebut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dijelaskan dalam pasal ayat 1 dan 2 yaitu:1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.2. Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sementara itu, Brigjen TNI (Purn) Tama Ulinta Tarigan menyampaikan mengenai peradilan militer untuk penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Disampaikan juga mengenai isiPasal 5 Ayat (1) UU 31 Tahun 1997, yaituperadilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Turut hadir dalam FGD tersebut, di antaranya Jampitmil Mayjen TNI Wahyudo Indrajid, Orjen TNI Marsda Reki Irene Lumme, Kadilmiltama yang diwakili oleh Brigjen TNI Marwan Suliandi.