Satgassus Polri Ungkap Hasil Temuan Pemantauan Pupuk Bersubsidi

Hotman menjelaskan terkait penyimpanan pupuk di gudang kios, masih ada yg belum sesuai dengan standar yang bisa merusak pupuk yang akan dijual pada petani.

"Masih terdapat perbedaan pemahaman kios dan distributor serta PT Pupuk Indonesia (PIHC) terkait dengan aturan peraturan pendistribusian pupuk. Kios dan distributor tidak memberikan laporan stok pada Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan," ujarnya.

Dia mengatakan masih terdapat sekitar 12.880 atau sekitar 30 persen NIK petani penerima pupuk bersubsidi se-Kabupaten OKI belum sesuai dengan data Dukcapil.

Sementara itu terkait alat dan mesin pertanian (alsintan), menurut Hotman tidak banyak alsintan bantuan dari Kementerian Pertanian sehingga tidak cukup signifikan mengintensifikasi pertanian di Kabupaten OKI.

Atas berbagai temuan tersebut, Hotman menjelaskan ada beberapa saran yang diberikan Satgassus Polri, antara lain pertama, kios dan distributor harus selalu menyediakan stok pupuk bersubsidi sehingga petani bisa menebus pupuk kapan saja, selagi masih ada jatah alokasi untuknya. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 mensyaratkan hal tersebut," katanya.
Halaman Selanjutnya....