Satgas Citarum Harum Harus Fokus Pada Penegakkan Hukum

Berkat kekompakan semuastakeholderdan TNI-Polri, pada 2022 ini Satgas Citarum Harum akan memfokuskan pada penegakkan hukum di kawasan Daerah Aliran Sungai Citarum.

"Saya bersama Forkopimda, juga komandan sektor yang tergabung di Satgas Citarum Harum akan meningkatkan penegakkan hukum pada 2022, karena setelah dua tahun pandemi, aspek penegakkan hukum tidak setinggi di tahun sebelum pandemi," kata Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, usai Rapat Koordinasi Evaluasi Tahunan Satgas Citarum di Gedung Sate, Bandung, Senin (4/4).

Penataan keramba jaring apung (KJA) yang berlebihan pun akan ditertibkan oleh setiap pemimpin di berbagai sektor. Penertiban akan melibatkan kepala daerah dan masyarakat setempat agar edukasi informasi yang diberikan bisa diserap, serta diaplikasikan.

"Salah satunya pembatasan KJA. Jaring apung ikan yang berlebihan akan kita tertibkan lagi di tahun 2022," imbuh Gubernur Jabar.

Menurut Gubernur Ridwan Kamil, perbaikan kondisi Sungai Citarum melibatkan banyak pihak dari 13 kabupaten/kota, yang total jumlahnya 18 juta penduduk. Oleh sebab itu, peninjauan di lapangan memang harus masif terus dilakukan guna menunjang perbaikan yang lebih komprehensif.

"Monitoring di lapangan masih ada isu persampahan yang ternyata perlu dikoordinasikan dengan kepala daerah level kota/kabupaten," ucap dia.

Menurut data yang dihimpun dari tim Satgas Citarum Harum, selama 2021 ada 23 pelanggaran yang terjadi di sekitar perairan Sungai Citarum. Namun, penegakkan hukum tersebut baru diberi sanksi administratif level ekonomi kerakyatan.

Sedangkan untuk mengurangi kebanjiran, Satgas Citarum Harum telah melakukan kajian, yakni dengan menutup Terowongan Nanjung ketika musim kemarau tiba. "Ada temuan Terowongan Nanjung itu ternyata kalau kemarau sebaiknya ditutup, sehingga diatur volumenya, air tidak surut terlalu cepat di musim kemarau," papar Gubernur Jabar.

Hingga saat ini pun penanganan banjir sudah berangsur membaik. Selama dua tahun perbaikan Sungai Citarum dari laporan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), genangan banjir saat ini tinggal 20 persen dibandingkan sebelum didirikannya Satgas Citarum.

Hal itu bisa terwujud berkat kerja keras dan kolaborasi yang tergabung dalam Satgas Citarum Harum. Namun, dalam beberapa tahun kedepan program akan berakhir. Maka dari itu, apabila Satgas Citarum Harum dibekukan, kewenangan akan kembali lagi ke tiap kepala daerah.

"Jadi kita sedang mempersiapkan transisi kalau Satgas ini selesai, maka tanggung jawab akan diambil alih oleh bupati/ wali kota di wilayah Citarum tersebut," tutur Gubernur Ridwan Kamil. "Tahun ini akan banyak inovasi menambahi yang sudah dilakukan terkait penjernihan air, juga ruang ekonomi yang masih berhubungan dengan kegiatan Ciarum Harum terus kita aplikasikan," pungkas dia.I-1