Sanksi Pidana Urgen Tekan Penyimpangan Berkoperasi

JAKARTA - Akademisi Universitas Brawijaya (Unibraw) Herman Suryokumoro menekankan perlu adanya sanksi tegas berupa hukum pidana pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Pasalnya, banyak terjadi penyimpangan dalam praktik berkoperasi dalam kegiatan usaha KSP/ USP (Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam) yang merugikan masyarakat.

"Saya berkesimpulan, pengaturan sanksi pidana sudah saatnya ada dan urgen untuk dilakukan, karena memang koperasi sendiri harus sesuai dengan amanat konstitusi," kata Herman dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu (20/12).

Herman menuturkan koperasi merupakan salah satu bentuk Badan Hukum usaha yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 yang sebagian besar usaha berbentuk KSP/ USP.

Sedangkan kondisi mayoritas koperasi di Indonesia hampir 100 persen melakukan bisnis di sektor USP. Padahal kondisi riil di lapangan, bisnis USP koperasi sedang anjlok karena bersaing dengan perbankan.

"Dalam perkembangannya, kejahatan keuangan dilakukan dan digerakkan oleh oknum berbaju koperasi. Saya membaca saat bulan puasa, ramai pemberitaan soal dana-dana penggelapan koperasi yang dilakukan oleh manajer atau pengurus koperasi, sudah pasti yang dirugikan masyarakat kecil," ucapnya.
Halaman Selanjutnya....