Sanksi Baru PBB, Korut Dilarang Ekspor Tekstil

JENEWA - Sekutu utama Amerika Serikat (AS) di Asia, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang, pada Selasa (12/9), menyambut positif sanksi baru Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara (Korut), yakni melarang ekspor produk tekstil dan mengembargo pasokan minyak untuk negara tersebut.

Selain itu, PBB juga memberi sanksi mengakhiri kontrak kerja warga Korut di luar negeri, menghentikan upaya kerja sama Pyongyang dengan negara lain, serta memberi sanksi kepada lembaga pemerintah tertentu Korut. Sanksi baru PBB ini sesuai dengan proposal yang diajukan AS setelah Korut kembali melakukan uji coba bom nuklir beberapa waktu lalu.

Namun, Korea Utara menolak resolusi PBB tersebut dan mengatakan bahwa AS sengaja memancing permusuhan dan akan segera merasakan penderitaan paling dalam. Duta Besar Korut untuk PBB, Han Tae Song, mengatakan AS telah memulai konfrontasi dengan Pyongyang di berbagai lini karena ambisinya meredam dan melenyapkan program nuklir Korut.

"Rezim Washington telah memicu konfrontasi politik, ekonomi, dan militer, terobsesi dengan permainan liar untuk menumbangkan kekuatan nuklir Korut yang telah mencapai tahap penyelesaian," kata Han.

Lewat sanksi-sanksi baru itu, maka negara-negara anggota PBB tidak boleh ada yang mengekspor tekstil dari Korut dan tidak boleh pula menyuplai minyak ke Korut. Padahal, tekstil tercatat sebagai ekspor terbesar kedua Korut setelah batu bara dan bahan-bahan mineral lainnya.
Halaman Selanjutnya....