Saksi Dikonfirmasi soal Aliran Uang pada Kasus PT Waskita Karya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi dari PT Waskita Karya dalam bagian penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya tahun 2009-2015, pada Kamis (18/9). Mereka dikonfirmasi soal proses internal PT Waskita dalam pemberian proyek dan aliran uang.

Para saksi yang diperiksa ini adalah Ari Prasodo, Max Renov, Rittan Wisesa, Sapto Wiranto, Desy Subiyatiningsih, Megawaty, dan Junaedi.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DSA (mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya, Desi Arryani) dan kawan-kawan. Penyidik menggali pengetahuan para saksi tersebut terkait dengan proses internal di PT Waskita Karya dalam memberikan pekerjaan kepada para subkontraktor dan aliran uang ke berbagai pihak atas diberikannya pekerjaan subkontraktor tersebut," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Jumat (18/9).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka. Dua tersangka yakni mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachmaan (FR) dan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

Kemudian tiga mantan pejabat PT Waskita Karya (Persero) Tbk yakni mantan Kabag Pengendalian pada Divisi III yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana (JS); mantan Kepala Divisi III, Desi Arryani (DSA); mantan Kepala Proyek dan Kabag Pengendalian pada Divisi III, Fakih Usman (FU).

Kelima tersangka diduga merugikan keuangan negara berjumlah 202 miliar rupiah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK menduga, selama periode 2009-2015, setidaknya terdapat 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Perusahaan subkontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut adalah PT Safa Sejahtera Abadi (SSA), CV Dwiyasa Tri Mandiri (DTM), PT MER Engineering (ME) dan PT Aryana Sejahtera (AS).

Atas perbuatannya, lima tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. ola/N-3