Saat Ulama NU dan Jenderal Bintang Dua Kopassus Bergandengan Tangan Entaskan Kemiskinkan Ekstrem di Papua Barat

YOGYAKARTA - Ulama Nadhlatul Ulama (NU) yang juga mantan Ketua Majelis Umat Islam (MUI) yang sekarang menjadi Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, bersama-sama dengan Pangdam XIII/Kasuari Jenderal Bintang Dua Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa pada Kamis (14/10) kemarin bersama-sama mengunjungi Manokwari, Papua Barat.

Ya, Wapres memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Papua Barat, bersama Bupati Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan sebagai Kepala Daerah dari lima wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat tahun 2021.

Wapres mengatakan anggaran bukan isu utama karena sesungguhnya anggaran Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah cukup besar.

"Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan," ucapnya.

Wapres meminta Gubernur dan seluruh Bupati di wilayah prioritas Papua Barat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.

Gubernur dan para Bupati diminta agar memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.

"Tahun 2021 ini tinggal 3 bulan lagi, akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Papua Barat," ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Terkait dengan Inpres percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Wapres menyampaikan telah diatur kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan quick wins pada APBN Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua.

Secara umum rencana tersebut telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral Kementerian atau Lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat pada Tahun Anggaran 2022. Pada APBN TA 2022, untuk pendanaan Rencana Aksi Inpres 9/2020 telah dianggarkan untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat," katanya.

Wapres juga menjelaskan perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan Pemerintah turunan UU No. 2 Tahun 2021.

Kebijakan tersebut mengatur penyusunan regulasi yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar OAP.

Selain rapat koordinasi dengan Gubernur dan lima Bupati yang berada di wilayah Papua Barat, Wapres berkesempatan meninjau Pasar Tradisional Arfai, dilanjutkan dengan IMKM dan menjawab pertanyaan awak media.

Ikut dalam mendampingi Wakil Presiden dan Ibu diantaranya Mendagri, Menkopolhukam, Menaker, Menteri KKP, Menteri Koperasi dan UKM serta Bapennas.