RUU Dana Investasi Milik Pemerintah Dikritik

MANILA - Anggota parlemen Filipina telah mengusulkan dibentuknya dana investasi milik pemerintah (sovereign wealth fund/SWF) senilai 4,9 miliar dollar AS yang akan diketuai oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr untuk meningkatkan pertumbuhan, tetapi para kritikus memperingatkan bahwa dana tersebut rentan dan berisiko terhadap tindak pidana korupsi.

Anggota Kongres Sandro Marcos dan Martin Romualdez yang adalah putra dan sepupu presiden, termasuk di antara enam penulis rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan ke DPR dan RUU itu akan diperiksa oleh beberapa komite sebelum diperdebatkan di DPR.

Dana investasi milik pemerintah yang dinamai Maharlika Investments Fund (MIF) itu dananya akan dikucurkan dari lembaga keuangan pemerintah termasuk dari dua dana pensiun dan dua bank, demikian bunyi RUU tersebut.

"MIF ini akan membantu pemerintahan Marcos mencapai tujuannya untuk membuat ekonomi Filipina melambung ke tingkat yang lebih tinggi meskipun ada guncangan eksternal," ungkap para penyusun RUU tersebut.

Kata "maharlika" secara luas diasosiasikan dengan mendiang ayahanda Presiden Marcos Jr yaitu Presiden Ferdinand Marcos Sr, diktator yang memimpin pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang meluas selama dua dekade ia berkuasa hingga akhirnya digulingkan pada 1986.

Marcos Sr mengklaim telah memimpin unit gerilya anti-Jepang yang disebut Ang Mga Maharlika (warga kehormatan) selama Perang Dunia II, tetapi kemudian ia telah dituding berbohong atas klaim tersebut.

Amat Berisiko

MIF telah disambut dengan keprihatinan dari kelompok-kelompok bisnis, ekonom, aktivis, dan tokoh-tokoh oposisi, yang mempertanyakan perlunya dana investasi milik pemerintah di negara yang sarat dengan utang itu. Mereka berpendapat bahwa dana pensiun sudah diinvestasikan dan mengalihkannya ke MIF akan membuat mereka terkena risiko tambahan.

Bahkan saudara perempuan presiden sendiri, Senator Imee Marcos, mengatakan bahwa amat berisiko untuk mempertaruhkan dana pensiun.

"Kita semua tahu tentang negara tetangga kita, Malaysia, di mana dana 1MDB (1Malaysia Development Berhad) mereka menjadi sebuah bencana nyata di mana uangnya dijarah," kata Senator Imee, mengacu pada megaskandal korupsi yang melibatkan dana miliaran dollar AS milik negara.

Sedangkan mantan direktur eksekutif Jaringan Transparansi dan Akuntabilitas, Vincent Lazatin, menyatakan bahwa kurangnya aspek pengawasan juga berarti potensi korupsi hampir tak terbatas.

Sementara itu para pendukung RUU tersebut menyoroti dana investasi milik pemerintah Indonesia sebagai contoh di mana dana tersebut berhasil digunakan untuk menarik investasi langsung ke infrastruktur dan industri yang sedang berkembang.

Namun ekonom senior bernama Natixis Trinh Nguyen mengatakan bahwa dana investasi milik pemerintah Indonesia memiliki tujuan investasi yang sangat jelas, sementara RUU MIF Filipina tidak memiliki arah yang jelas.

"Ada banyak pertimbangan. Bagaimana hal itu akan menguntungkan tujuan pembangunan jangka panjang Filipina, karena tidak terlalu jelas bagi saya bahwa hal itu akan terjadi," kata dia. AFP/I-1