Russia Tuding AS Buru Warganya di Seluruh Dunia

MOSKWA - Russia mengeluarkan peringatan perjalanan berisi saran bagi warga negaranya untuk berpikir dua kali sebelum bepergian ke luar negeri, dengan dugaan bahwa Amerika Serikat (AS) memburu orang Russia untuk ditangkap di seluruh dunia.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Russia tersebut adalah peringatan bagi warga negaranya bahwa ketika di luar negeri, mereka menghadapi ancaman berat untuk ditangkap negara lain atas permintaan Washington DC, dan setelah itu dikirim ke AS.

"Meskipun ada seruan memperbaiki kerja sama di antara pejabat AS dan Russia, layanan khusus AS secara efektif melanjutkan 'perburuan' orang Russia di seluruh dunia," demikian bunyi peringatan perjalanan tersebut yang dikeluarkan Kamis (1/2).

Mengingat keadaan tersebut, Kementerian Luar Negeri Russia pun sangat mendesak warga Russia berhati-hati dalam mempertimbangkan semua bahaya saat merencanakan perjalanan ke luar negeri.

Penangkapan Melonjak

Dikatakannya bahwa sudah lebih dari 10 orang Russia ditahan di luar negeri dengan adanya keterlibatan AS sejak awal 2017.
Sebagai contoh, setidak-tidaknya empat orang Russia ditangkap atas tuduhan kejahatan siber AS di Spanyol, Latvia dan Yunani. Ulah AS terhadap tersangka penjahat siber Russia melonjak ke angka tertinggi pada tahun lalu.

Tujuh orang Russia ditangkap atau didakwa pada tahun 2017 di AS dan luar negeri, dibandingkan dengan rata-rata dua tahunan pada enam tahun sebelumnya.

Kementerian tersebut merujuk kasus Stanislav Lisov yang dituduh menciptakan virus komputer yang menargetkan pelanggan institusi keuangan sehingga menyebabkan nilai kerugian jutaan dollar, yang diekstradisi dari Spanyol ke AS tahun lalu. Kasus lainnya misalnya penahanan Seleznev Romawi atas kejahatan siber di Maladewa pada 2014 yang menurut Russia penangkapannya dilakukan melalui penculikan oleh agen AS.

Pernyataan tersebut, juga memperingatkan warga negara Russia bahwa setelah diekstradisi, mereka akan diperlakukan tidak adil di tangan peradilan AS.

Dalam menyikapi hal itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan tanggapan. Ant/I-1