Russia Sahkan Kebijakan Luar Negeri Baru

MOSKWA - Russia telah mengesahkan konsep kebijakan luar negeri baru yang bertujuan untuk membentuk koalisi antibarat serta memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan India supaya tatanan internasional multipolar dapat dibangun.

"Pemerintahan Presiden Vladimir Putin merilis konsep kebijakan luar negeri Russia yang baru pada Jumat (31/3/2023). Ini merupakan revisi pertama konsep tersebut sejak 2016," lapor kantor berita NHK, Minggu (2/4).

Dalam dokumen tersebut, Russia menuduh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya meluncurkan apa yang disebutnya perang hibrida sebagai respons terhadap langkah-langkah yang diambil Russia untuk melindungi kepentingan nasionalnya di Ukraina. Dokumen itu menggarisbawahi fakta bahwa Russia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan merupakan salah satu dari dua negara berkekuatan nuklir terbesar di dunia.

Pada Jumat, lembaga kajian AS, Institut Penelitian Perang, mengatakan bahwa kemungkinan besar tujuan dari konsep kebijakan luar negeri baru Russia itu adalah untuk menyokong upaya Kremlin dalam menggalakkan potensi koalisi antibarat. Institut itu juga mengatakan bahwa Putin sebelumnya menggunakan pertemuan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, bulan lalu untuk meningkatkan upaya guna secara retoris menggalang seluruh dunia melawan pihak Barat.

"Namun karena kekuatan ekonomi Russia yang melemah dan upaya militer terdegradasi di Ukraina terus memberikan hanya sedikit insentif bagi negara-negara untuk mengutarakan ketertarikan serius terhadap proposal itu," ungkap lembaga kajian AS itu.

Dikatakannya bahwa Russia kemungkinan merilis konsep kebijakan luar negeri baru itu pada malam sebelum menjabat sebagai ketua Dewan Keamanan PBB guna menciptakan kondisi informasional bagi upaya-upaya retoris di masa depan di PBB yang bertujuan untuk membentuk koalisi antibarat.SB/NHK/I-1