Russia Minta Perlunak Sanksi Korut

Bulan lalu, Tiongkok menyampaikan seruan itu pada Dewan Keamanan PBB seiring dengan terjadinya pertemuan tingkat tinggi antara Presiden AS, Donald Trump, dan pemimpin Korut, Kim Jong-un, di Singapura, pada 12 Juni. Dalam pertemuan tingkat tinggi Singapura, Trump dan Kim sepakat untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Namun pada 28 Juni lalu, AS menolak seruan dari Tiongkok karena masih sedang terjadi perundingan yang amat sensitif antara delegasi AS-Korut. Pada saat bersamaan, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan pada Menlu Tiongkok, Wang Yi, bahwa masih perlunya penekanan melalui sanksi.

Seruan dari Dubes Russia dilontarkan karena Menlu Pompeo akan melakukan perundingan dengan utusan dari Dewan Keamanan PBB bersama delegasi dari Jepang dan Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (20/7) ini.

Sementara itu Presiden Trump lewat cuitan di media sosial Twitter pada Rabu mengatakan bahwa Presiden Russia, Vladimir Putin, akan membantu proses negosiasi dengan Korut. "Tak perlu terburu-buru. Sanksi akan tetap diberlakukan," cuit Presiden AS itu.

Pekan lalu AS menuding Korut telah melanggar sanksi PBB dengan menjual secara ilegal minyak di laut lepas dan Washington DC meminta agar semua transaksi ilegal itu dihentikan. Pada Kamis (19/7) kemarin, AS telah mengajukan keluhannya pada komite sanksi Korut di Dewan Keamanan PBB dan meminta semua negara anggota PBB agar menghentikan transaksi gelap minyak dengan Pyongyang.
Halaman Selanjutnya....