RS Mitra Keluarga Dievaluasi

Menurut mantan Wali Kota Blitar itu, kebijakan tersebut harus segera diterapkan di seluruh rumah sakit di ibukota agar ke depannya kejadian yang menimpa bayi Debora tidak terulang kembali.

Secara terpisah, Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali meminta Dinas Kesehatan mencabut izin operasional RS Mitra Keluarga, agar kasus meninggalnya Debora tidak terulang. "Kalau dia tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, pemerintah bisa menutup rumah sakit itu. Cabut izinnya. Tapi kan sekarang masih dikaji. Seperti rumah sakit MMA di Kali Pasir pernah dicabut izinnya gara gara dia tidak sesuai dengan prosedur dan pelayanan rumah sakit," ujarAshraf.

Pihaknya meminta pemerintah lebih tegas dalam mengawasi rumah sakit swasta. Sebab, tidak sedikit rumah sakit swasta ini tidak menerima layanan BPJS kesehatan. Padahal, pasien BPJS dan umum sama-sama membayar layanan medis di rumah sakit tersebut.

"Saya tidak habis pikir kalau rumah sakit tidak menerima BPJS. Rakyat yang menggunakan BPJS itu kan tidak gratis, dia tetap membayar premi. Kalau dia tidak membayar sendiri ya dibayar pemerintah. Jadi, rumah sakit itu nggak ada ruginya. Jangan merasa ketika menerima BPJS, rumah sakit itu turun kelas," katanya.

Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres, Fransisca mengatakan, pihaknya memiliki 12 rumah sakit yang tersebar di Jabodetabek. Dari 12 rumah sakit ini, baru satu rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Diakuinya, RS Mitra Keluarga Kalideres sedang berproses kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang dimungkinkan aktif mulai September tahun ini.
Halaman Selanjutnya....