Rp8 Miliar Disiapkan untuk "Shelter"

JAKARTA - Anggaran delapan miliar rupiah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pembangunan shelter atau hunian sementara bagi korban kebakaran di Kampung Bandan, Jakarta Barat. Shelter tersebut akan dibangun pada lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Kami sedang proses lelang sambil nunggu lokasi di sana. Iya, (lelangnya sedang berjalan) di BPPBJ. Itu sekitar delapan miliar rupiah. Aku lupa kalau persisnya," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Dia mengeklaim rencana pembangunan shelter itu masih menunggu koordinasi dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), untuk desain dan lokasi. Hanya saja, dia memastikan PT KAI sudah menyetujui rencana Pemprov DKI membangun shelter di atas lahannya.

"KAI belum, untuk kerja samanya kan masih dibahas tuh. Kalau untuk shelter, kami sudah bisa bangun. Cuma lokasinya saja karena penuh dengan material bekas kebakaran ya. Kalau dari kami tinggal tunggu lokasi aja pembangunan shelter-nya," kata Kelik.

DKI akan membangun jumlah unit shelter sesuai dengan data korban kebakaran yang diinput wilayah setempat. Namun, tetap akan membangun shelter sesuai pendampingan JRMK.

"Oh itu mungkin ke depannya antara PT KAI, Pemprov bersama Sarana Jaya. Tetep nunggu pendampingan dulu dari JRMK itu," ucapnya.

Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kampung Bandan, Ancol, Jakarta Utara, pada 11 Mei 2019. Sedikitnya ada 450 rumah tinggal warga ludes terbakar dalam kebakaran itu.

Kepala Biro Tata Pemerintahan, Premi Lasari, mengatakan pihaknya telah menjajaki pembahasan kerja sama penggunaan lahan milik PT KAI untuk shelter Kampung Bandan. Saat ini, kontrak kerja sama itu masih menunggu tanda tangan dari manajemen PT KAI.

"MoU-nya sedang proses tandatangan internalisasi. Kita tunggu aja. Dari kami sudah sudah selesai. DKI sudah (tandatangan), Kita tunggu (dari KAI). (Kontrak kerja sama ini masuk) Di dalam naskah pengembangan kawasan di sekitar stasiun PT KAI," kata Premi.

Dia mengatakan kerja sama pengembangan kawasan di sekitar stasiun itu merupakan kesepakatan bersama. Nantinya, setiap stasiun akan dinaungi perjanjian kerja sama (PKS) yang saling menguntungkan.

Diakuinya, Pemprov DKI Jakarta menugaskan PD Pembangunan Sarana Jaya untuk menindaklanjuti kerja sama itu. Menurutnya, pelibatan JRMK hanya merupakan pendampingan agar shelter itu sesuai dengan masyarakat yang dituju.

"(JRMK itu pendampingan). Warga berapa, lebih cocok untuk apa. Itu ke Dinas Perumahan. Adanya di Dinas Perumahan. Mudah-mudahan cepet tanda tangan sih. Kami berharap secepatnya," imbuhnya. pin/P-5