Ribuan Tenaga Kerja Asing Tinggalkan Thailand

BANGKOK - Puluhan ribu pekerja migran yang kebanyakan berasal dari Myanmar, diwartakan telah meninggalkan Thailand. Hal itu dikatakan pejabat imigrasi pada Senin (3/7), setelah aturan baru ketenagakerjaan diterapkan pemerintah militer yang memicu ketakutan dan kepanikan di antara masyarakat pendatang.

Jutaan pekerja dari negara tetangga Thailand, seperti Kamboja dan Myanmar, menjadi tulang punggung kekuatan bagi sejumlah industri seperti usaha makanan laut yang bernilai miliaran dolar yang sangat bergantung pada pekerja asing.

Sejak mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014, penguasa Thailand mencapai berbagai tingkat keberhasilan dalam usaha mengatur pekerja asing. Sebagian didorong oleh laporan media, yang memberitakan sejumlah pekerja gelap menghadapi eksploitasi oleh pengusaha mereka.

"Sekitar 60.000 pekerja meninggalkan Thailand antara 23 hingga 28 Juni dan jumlah tersebut terus meningkat," kata pejabat Badan Imigrasi Thailand, Wakil Komisaris Pornchai Kuntee. "Mereka berasal dari berbagai negara, namun kelompok terbesar berasal dari Myanmar dan mereka sepertinya sangat takut," imbuh dia kepada Reuters.

Setelah berita tentang kepergian sejumlah pekerja tersebut, Thailand pada Jumat (30/6) menjanjikan sebuah penundaan pemberlakuan sebagian keputusan selama 120 hari, termasuk penerapan denda berkisar hingga 800.000 baht (23.557 dolar AS) bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja asing yang tidak terdaftar tanpa izin.

Selain pekerja migran asal Myanmar, sejak minggu lalu ada sekitar 500 pekerja migran asal Kamboja juga dilaporkan telah kembali ke negara asal mereka, kata Chin Piseth, wakil kepala kepolisian wilayah perbatasan Thailand-Kamboja dari angkatan bersenjata Kamboja.

Gerakan Massa

Menurut Andy Hall, seorang pemerhati hak-hak pekerja migran yang telah memantau perpindahan semacam itu di Thailand lebih dari satu dasawarsa mengatakan bahwa gerakan massa membuat pekerja tak berdokumen rentan.

"Sudah jelas bagi saya puluhan ribu migran pergi setelah pengetatan," kata Hall.

Polisi berusaha mendenda sejumlah uang dari pengusaha atau pekerja migran yang menghadapi hukuman, kata kepala kepolisian Thailand Chaktip Chaijinda pada Jumat, dalam upaya untuk mencegah eksploitasi tersebut.

Pada bulan lalu, Amerika Serikat (AS) mempertahankan Thailand dalam daftar pantauan perdagangan manusia, dengan menyebut mereka tidak memenuhi standar minimum dalam usaha mengakhiri perdagangan manusia. Thailand membela upayanya untuk menghentikan perdagangan manusia dan mendesak pejabat AS untuk berkunjung dan melihat upayanya.

Badan Internasional untuk Migrasi menyebutkan bahwa ada lebih dari tiga juta pendatang bekerja di Thailand, namun kelompok hak asasi manusia menetapkan angka pekerja migran lebih tinggi dari laporan badan internasional itu. Ant/Rtr/I-1