RI Sesalkan Veto AS Soal Penanganan Teroris ISIS

NEW YORK - Pemerintah Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengadopsi rancangan resolusi terkait penegakan hukum, rehabilitasi dan reintegrasi teroris karena veto dari Amerika Serikat (AS), demikian ungkap pejabat Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (2/9).

Senin (31/8) lalu, AS memveto rancangan resolusi tentang penanganan terorisme yang sudah disepakati oleh 14 negara anggota dalam pemungutan suara melalui surat elektronik. Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft, mengatakan bahwa rancangan resolusi yang seharusnya disusun untuk memperkuat tindakan internasional terhadap kontraterorisme itu melupakan poin terpenting yakni repatriasi atau pemulangan eks-militan di Suriah dan Irak untuk diadili di negaranya masing-masing.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan, beleid pemulangan jihadis asal Indonesia yang berangkat ke Suriah atau Irak untuk bergabung dengan Islamic State (ISIS) memang tidak termuat dalam rancangan tersebut lantaran tidak semua negara memiliki kemampuan yang setara untuk melakukan repatriasi, sehingga memang konsensusnya belum terpenuhi.

"Kami sangat menyayangkan veto ini hanya mendasar pada repatriasi eks-militan saja lalu mengabaikan hal-hal yang lebih besar dan penting dari itu," kata Febrian kepada BenarNews.

Halaman Selanjutnya....