RI Serukan Penegakan Hukum Internasional

NEW YORK - Penegakan hukum internasional sangat penting untuk melindungi pihak yang lemah dari perlakuan semena-mena pihak yang merasa kuat. Hal tersebut ditegaskan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dalam pernyataannya di debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), yang mengambil tema Upholding international law within the context of the maintenance of international peace and security, di markas besar PBB, New York, Kamis (17/5).

Di depan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, Menlu RI mengingatkan bahwa masyarakat dunia adalah konstiuen dari Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, Menlu RI menekankan perlunya Dewan Keamanan PBB menjalankan mandatnya dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional dengan menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari permasalahan itu sendiri.

Menlu Retno juga menegaskan pentingnya anggota Dewan Keamanan PBB menegakkan hukum internasional dan mengimplementasi berbagai resolusi yang dihasilkan agar kerja dan berbagai produk yang dihasilkannya bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dunia.

"Menjadi tanggung jawab kerja Dewan Keamanan PBB untuk bekerja sesuai hukum internasional, mengimplementasikan semua komitmen dan resolusi yang dihasilkan agar tidak seperti sekarang, dimana sebagai contoh, banyak resolusi mengenai Palestina yang dihasilkan tidak diimplementasi," tutur Menlu Retno.

Dalam pernyataannya, Menlu RI juga menyampaikan pentingnya pengaturan dan arsitektur kawasan sebagai building block untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas global. Dalam hal ini Menlu RI mencontohkan organisasi regional seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang telah banyak berkontribusi dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dengan mengedepankan peaceful settlement of dispute, habit of dialogue, dan win-win solution. Perdamaian di kawasan ini tentunya berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global.

"ASEAN akan terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perdamaian tidak hanya di Asia Tenggara namun juga di Indo-Pasifik," ujar Menlu Retno.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI juga menyinggung terkait insiden serangan teroris di Surabaya. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak takut pada terorisme dan tidak akan memberi ruang bagi ekstremisme dan terorisme.

Menlu RI mengajak seluruh anggota PBB untuk bersatu dalam mengembangkan pendekatan global yang komprehensif dalam memerangi terorisme dan ekstremisme.

Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Polandia di Dewan Keamanan PBB dan dipimpin oleh Presiden Polandia. Tercatat 12 (dua belas) pejabat setingkat menteri serta 74 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.

Tema debat terbuka yang diusung Polandia dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap hukum internasional yang hanya akan melahirkan konflik dan krisis. Oleh sebab itu, pertemuan ini diharapkan dapat mengingatkan anggota PBB untuk senantiasa menjalankan kewajibannya dengan menegakkan hukum internasional dan Piagam PBB.

Kemlu/I-1