RI Rentan terhadap Perubahan Iklim

JAKARTA - Indonesia menjadi salah satu negara rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ancaman berasal dari emisi gas rumah kaca dan peningkatan suhu, yang kemudian berujung pada kenaikan permukaan air laut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan menurut hasil penelitian, Indonesia akan terkena dampak sebesar 0,66 persen hingga 3,45 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2030 karena perubahan iklim.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Indonesia dengan seluruh negara bersama-sama merancang kebijakan pembangunan yang tepat. Salah satu urgensi yang sangat penting adalah mempercepat dan merancang transisi menuju sumber energi bersih dan juga lebih hijau.

"Ini juga sangat penting karena energi merupakan sumber emisi karbon yang paling penting, sekaligus yang paling mahal dalam mengatasi masalah ini," ujar Menkeu secara daring dalam acara B20-G20 Dialogue: Energy, Sustainability, and Climate Task Force yang dipantau di Jakarta, Selasa (30/8).

Menkeu mengungkapkan anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar 3.461 triliun rupiah atau sekitar 266 triliun rupiah per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar 89,6 triliun rupiah atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun.

"Dengan situasi itu, jelas kebutuhan keuangan berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Sangat penting bagi kami untuk dapat merancang cara investasi baru agar kami dapat mencapai tujuan ambisius tentang perubahan iklim yang juga akan mengancam kemakmuran dan penghidupan masyarakat," kata Menkeu.

Karena itu, perubahan iklim dan transisi energi menjadi salah satu isu terpenting yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Menkeu menyampaikan Indonesia menempatkan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas terpenting di jalur keuangan.

"Dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja global dan menerapkan transisi energi, dan juga untuk menciptakan transisi energi dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan terjangkau," kata Menkeu.

Indonesia juga telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Menkeu menjelaskan platform tersebut diluncurkan agar Indonesia dapat membuat kerangka kerja untuk menyediakan semua pembiayaan yang diperlukan dan memungkinkan untuk mempercepat transisi energi nasional.

"Ini benar-benar merupakan blended finance framework dengan tujuan untuk memobilisasi, baik sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan dan akuntabel, serta transparan," ujar Menkeu.

Desentralisasi Energi

Secara terpisah, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya, berharap aksi mengatasi perubahan iklim ini harus serentak dilakukan, bukan hanya fokus di pemerintah pusat, tetapi juga harus dilakukan oleh daerah. Daerah daerah harus banyak inovasi.

"Yang harus didorong adalah bagaimana agar daerah daerah bisa lebih ambisius dan dalam konteks kebijakan nasional bagaimana secara bertahap bisa dilakukan desentralisasi energi," pungkasnya.