Transisi Energi Terkendala Kompleksitas Sosial

JAKARTA - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan transisi energi menghadapi kompleksitas dalam prosesnya, baik secara politik maupun sosial. Sebab, langkah tersebut harus memprioritaskan prinsip keterjangkauan energi serta keadilan.

Kondisi itu disampaikan Sri Mulyani dalam keynote speechnya pada High-Level Event bertajuk Navigating the Mid-transition Period of the Low-Carbon Shift: The Critical Role of Finance Ministries di Brookings Institution, Washington, D.C, Amerika Serikat (AS), Rabu (17/4) WIB.

Dalam konteks itu, menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan penting dalam menyediakan beragam kerangka kebijakan yang tepat dan mengembangkan lebih banyak instrumen serta kebijakan terkait mekanisme pembiayaan bagi sektor swasta dan filantropi. Upaya itu yang terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI.

"Terlebih dengan lebih dari 100 ribu pulau dan 270 juta penduduk, kompleksitas ini menjadi semakin nyata bagi Indonesia. Bagaimana mendesain transisi energi ini, sembari menjaga pertumbuhan dengan rerata lebih dari 5 persen selama hampir dua dekade adalah pelajaran dari Indonesia yang saya bawa ke fora ini," ujar dia dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, kemarin.

Menkeu juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan transisi energi memerlukan kerja bersama yang kuat melalui sinergi kolaborasi baik antara kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, antar pemerintahan, juga dukungan internasional.
Halaman Selanjutnya....