RI Pertimbangkan Jadi Anggota BRICS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah Indonesia masih mengkaji dan mempertimbangkan keikutsertaan menjadi anggota aliansi BRICS (Brasil, Russia, India, Tiongkok, South Africa).

"Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 BRICS, di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (24/8), sebagaimana tayangan video yang diunggah Sekretariat Presiden.

Meskipun demikian, kata Presiden Jokowi, hubungan Indonesia dengan negara-negara BRICS saat ini sangat baik khususnya dalam bidang ekonomi.

"Hubungan kita dengan kelima anggota BRICS juga sangat baik, terutama di bidang ekonomi," katanya.

Seperti dikutip dari Antara, Presiden Jokowi mengatakan salah satu proses yang harus dilalui untuk menjadi anggota baru BRICS adalah dengan menyampaikan surat expression of interest.

Presiden Jokowi mengatakan hingga saat ini Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. "Sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut," tambahnya.

Aliansi BRICS saat ini mencakup seperempat perekonomian global dan merupakan rumah bagi lebih dari 40 persen populasi dunia.

Dalam KTT BRICS yang berlangsung pada 22 hingga 24 Agustus 2023 di Johannesburg, Presiden Jokowi hadir menjadi salah satu pembicara.

Hormati HAM

Presiden Jokowi dalam KTT BRICS menyerukan penghormatan atas hukum internasional dan hak asasi manusia. "Sebelum kita membahas berbagai kerja sama, ada satu hal yang mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM)," katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil. Jarak pembangunan semakin lebar serta rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah. Menurutnya, situasi tersebut tidak boleh dibiarkan.

Presiden Jokowi juga menegaskan negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, diskriminasi perdagangan harus ditolak dan hilirisasi industri tidak boleh dihalangi.

Sebelumnya, Tiongkok dan India menyatakan dukungannya terhadap perluasan blok ekonomi BRICS, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan upaya cepat untuk mewujudkan rencana itu.

Pada KTT ke-15 BRICS, di Johannesburg, Afrika Selatan, Xi mendesak berbagai upaya untuk mendorong tata kelola global yang lebih adil dan masuk akal.

Menurut Xi, pembangunan adalah hak semua negara dan bukan hak istimewa segelintir pihak. "Menciptakan peraturan dan regulasi sendiri sebagai norma internasional adalah sesuatu yang tidak dapat diterima," kata Xi.

Ia juga menyerukan peningkatan keterwakilan dan suara negara-negara berkembang dalam tatanan global.

"Kita perlu bertindak berdasarkan semangat keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan BRICS untuk membawa lebih banyak negara ke dalam keluarga BRICS, dan menjadikan tata kelola global lebih adil dan merata," ucap dia.

Presiden Tiongkok itu menambahkan para anggota BRICS perlu meningkatkan rasa hormat kepada semua negara dalam memilih jalur modernisasi mereka secara mandiri.

Afrika Selatan mengatakan banyak negara yang telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan blok tersebut, tetapi tampaknya anggota BRICS memiliki pandangan berbeda terkait rencana perluasan organisasinya.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, mendukung gagasan untuk memperluas keanggotaan kelompok tersebut, dengan mengatakan New Delhi mendukung sepenuhnya perluasan keanggotaan BRICS dan menyambut baik langkah maju berdasarkan konsensus.

Lebih dari 20 negara secara resmi telah mendaftar untuk bergabung dengan BRICS. "Perluasan BRICS akan mewakili kelompok negara-negara yang beragam dengan sistem politik berbeda yang memiliki keinginan yang sama untuk memiliki tatanan global yang lebih seimbang," kata Presiden Afsel Cyril Ramaphosa.