RI Minta Saudi Beri Notifikasi Pekerja Migran

JENEWA - Indonesia menegaskan pentingnya agar Arab Saudi memberikan notifikasi konsuler (consular notification) yang sesuai dan tepat waktu kepada negara pengirim tenaga kerja migran jika terjadi kasus hukum.

Hal itu diucapkan Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, saat menyampaikan rekomendasi dimaksud di hadapan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM), Presiden Komisi Nasional (Komnas) HAM Arab Saudi, HE Dr Bandar Al-Aiban, serta peserta sidang Universal Periodic Review (UPR) untuk mengkaji implementasi HAM Arab Saudi, di Jenewa, Swiss, pada Senin (5/11).

"Indonesia merekomendasikan agar Arab Saudi mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan agar seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya mendapat akses terhadap keadilan dan kompensasi, serta dapat memberikan consular notification yang sesuai tepat waktu kepada negara pengirim pekerja migran jika terjadi kasus hukum yang menimpa pekerja migran dari negara tersebut," ujar Dubes Kleib dalam pernyataannya di PBB.

Dubes Kleib mencatat perkembangan baik oleh Arab Saudi terkait situasi HAM setelah sesi UPR Arab Saudi siklus sebelumnya, pada 2013, termasuk implementasi Traffic Act yang mempromosikan hak-hak perempuan serta pengesahan Protection against Abuse Acts dan perundangan teknisnya.

Namun demikian, ditegaskannya bahwa guna meningkatkan implementasi HAM, Riyadh perlu menggandakan upaya guna meningkatkan perlindungan terhadap seluruh migran perempuan yang bekerja di Arab Saudi. Dalam hal ini, Indonesia meminta Arab Saudi untuk mengambil langkah-langkah lanjutan guna melindungi pekerja migran wanita dari berbagai tindak kekerasan.
Halaman Selanjutnya....