RI Keluhkan Pembebasan Bea Masuk "E-Commerce"

JAKARTA - Sejumlah negara angota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sangat menyayangkan keputusan untuk memperpanjang pembebasan bea masuk perdagangan elektronik atau e-commerce lintas negara paling lama hingga Maret 2024. Sebab, pelonggaran bagi e-commerce telah berlangsung hampir seperempat abad.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono dalam media briefing secara daring yang dipantau di Jakarta, Senin (27/6), mengungkapkan moratorium pengenaan bea masuk untuk e-commerce akan diperpanjang hingga Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO yang akan digelar akhir tahun depan.

"Ada kesepakatan akan diperpanjang hingga KTM ke-13 bulan Desember tahun depan. Setelah itu, mungkin kalau tidak ada kesepakatan ataupun keputusan lain, maka moratorium ini akan berakhir pada Maret 2024," kata Djatmiko.

Djatmiko menjelaskan sebenarnya sejumlah negara berkembang anggota WTO menginginkan agar bea masuk e-commerce diterapkan agar bisa menjadi salah satu sumber fiskal negara.

"Dengan kondisi perekonomian seperti saat ini sepertinya moratorium ini tidak perlu diperpanjang. Karena seperti contoh ada beberapa negara berkembang mereka masih sangat tergantung dari pengenaan pajak bea masuk yang mereka terapkan," kata Djatmiko.
Halaman Selanjutnya....