RI Kawal Terciptanya Bisnis Inklusif di Asia Pasifik

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) turut mengawal terciptanya bisnis inklusif di kawasan dalam pertemuan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) di Bangkok, Thailand, yang dihadiri 32 perwakilan negara anggota.

Salah satu delegasi RI, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Luhur Pradjarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/2), menyebutkan membentuk Public-Private Partnership (PPP) diperlukan.

Selain kebijakan pemerintah, sektor swasta memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif dan tangguh.

"Inovasi menjadi keniscayaan untuk pengembangan bisnis di semua sektor yang dapat berkontribusi dalam rantai nilai global. Dalam hal ini, model bisnis inovatif seperti inclusive business dapat menjadi solusinya," kata Luhur.

KemenKopUKM juga mendorong dukungan UN ESCAP yang berkelanjutan berkaitan dengan pengembangan usaha dan peningkatan inovasi bisnis yang inklusif, khususnya berupa bantuan teknis dan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan dan mentor dalam upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing.
Halaman Selanjutnya....