RI Harus Perjuangkan Isu Subsidi Perikanan di WTO

JAKARTA - Organisasi Masyarakat Sipil, Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pemerintah harus memperjuangkan isu subsidi perikanan bagi negara berkembang pada Konferensi ke-13 Tingkat Menteri WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) yang akan berlangsung pada 26-29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

"Pemerintah di negara-negara berkembang harus bisa memberikan subsidi ke nelayannya tanpa ada syarat-syarat apapun dan kondisi apapun karena subsidi ini penting. Kalau di negara berkembang tidak diberikan, ada batasan bagi nelayan di negara berkembang," kata Direktur Eksekutif IGJ Rahmat Maulana Sidik di Jakarta, Senin (15/1).

Rahmat menjelaskan Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO pada 2023 membahas rencana penghapusan subsidi untuk sektor perikanan termasuk bagi nelayan yang melakukan praktik ilegal atau yang disebut Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing. Aturan tersebut salah satunya melarang pemberian subsidi kepada para nelayan yang beroperasi di luar batasan 12 Mil Laut/ nautical mile (NTM) atau perairan teritorial.

Nelayan di Indonesia, lanjut Rahmat, tidak disadari sering kali melaut hingga lebih dari 12 NTM. Selain dikarenakan perairan Indonesia yang memang luas, rusaknya alam membuat nelayan terpaksa harus melebarkan area tangkapan agar mendapatkan ikan yang berkualitas.

"Negara maju ingin kita supaya tidak mengharapkan subsidi atas sektor perikanan. Karena dianggap subsidi ini mencederai liberalisasi tapi kenyataannya yang sering memberikan subsidi negara maju karena mereka punya banyak kapal tangkap besar. Ini menjadi isu karena kita negara maritim dan kalau ini tembus kita tidak boleh memberikan subsidi kepada nelayan kita," ucapnya.
Halaman Selanjutnya....