RI Harus Manfaatkan Kesempatan Kedua Hilirisasi Kekayaan Mineral

JAKARTA - Program hilirisasi yang terus didorong pemerintah akan membuat nilai tambah ekonomi bagi Indonesia, terutama dari kekayaan mineral. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan dengan hilirisasi, Indonesia juga meredam berbagai kondisi global yang bisa memengaruhi perekonomian.

Dengan hilirisasi, jelasnya, Indonesia tidak akan bergantung sepenuhnya pada komoditas. Pengalaman di masa lalu menunjukkan perekonomian Indonesia bisa turun akibat komoditas turun.

Era kejayaan komoditas pernah dialami Indonesia terutama di Maluku pada abad 16 hingga 17. Saat itu, Maluku menjadi kontributor utama komoditas yang membuat Belanda menjadi negara terbesar karena perdagangan komoditasnya. Namun saat ini, hasil komoditas tersebut tidak lagi berbekas.

"Sekarang, kita mendapatkan kesempatan kedua dengan hilirisasi mineral, baja, dan nikel. Di tahun 2014, ekspor nikel mencapai 1,1 miliar dollar AS. Nah, tahun kemarin sudah 22 miliar dollar AS itu lebih dari 300 triliun rupiah," kata Airlangga.

Pemerintah juga, kata Airlangga, sedang menyiapkan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dalam valuta asing wajib ditaruh di Indonesia minimal tiga bulan. Dengan kebijakan tersebut, potensi pendapatan negara dari devisa dalam satu tahun bisa mencapai 50 miliar dollar AS.

Reformasi Struktural

Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Teuku Riefky, yang diminta pendapatnya berharap pemerintah mendorong hilirisasi untuk mengurangi kebergantungan terhadap perkembangan ekonomi global. "Pemerintah perlu fokus pada reformasi struktural yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nonkomoditas dan meningkatkan hilirisasi industri pengolahan," kata Riefky.

Surplus neraca perdagangan sepanjang tahun lalu, paparnya, lebih banyak tertolong oleh kenaikan harga komoditas di pasar global.

"Tak dapat dipungkiri bahwa commodity windfall telah membawa keuntungan bagi posisi fiskal Indonesia pada 2022 dengan pendapatan pemerintah tumbuh sebesar 18 persen dari tahun sebelumnya. Sementara, total penerimaan pemerintah yang didapatkan dari pajak dan cukai tercatat sebesar 2.035 triliun rupiah atau setara dengan 10,4 persen dari proyeksi produk domestik bruto (PDB) 2022.

Tingginya harga komoditas telah menjaga surplus perdagangan sepanjang 2022 yang juga telah membantu Bank Indonesia (BI) untuk menjaga ruang moneter yang sesuai. Meskipun demikian, dampak positif dari lonjakan harga komoditas pada transaksi berjalan.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef, Nailul Huda, mengatakan proyek hilirisasi memerlukan kolaborasi banyak sektor, terlebih lagi untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang membutuhkan koordinasi dengan BI.

Perbankan, katanya, kelihatan masih cukup berhati-hati membiayai proyek smelter, sehingga perlu dorongan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui relaksasi aturan.