RI Harus Mandiri Energi dan Pangan agar Bisa Lebih Maju

Indonesia mengalami overcapacity listrik karena pembangunan pembangkit listrik dengan dasar proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan permintaan listrik yang sangat overestimate. Sebagian besar pembangkit tersebut merupakan PLTU batu bara yang menghambat pengembangan EBT.

"Siapa yang bertanggung jawab kalau ada kelebihan pasokan listrik 6 GW, jangan dibebankan ke rakyat. Rakyat jangan disuruh menanggung dengan menaikkan daya mereka dari 450 volt amphere (VA) ke 900 VA dan dari 900 VA ke 1200 VA. Kelebihan kapasitas enam gigawatt (GW) ini terus berjalan dan berapa kerugian yang dialami kalau dikonversi ke rupiah. Berapa pula pembelian batu bara untuk menghasilkan listrik 6 GW itu. Berapa besar polusinya? Berapa besar lingkungan yang rusak, tetapi listriknya ternyata berlebih dan tidak digunakan. Kalau PLTU disetop operasinya, mau diapakan bangkai (aset) PLTU," katanya.

Sementara itu, tekanan dari berbagai negara di dunia untuk mengenakan pajak karbon (carbon tax) hingga saat ini belum didengar.

Peringatan akan hal itu sudah belasan tahun lalu dilakukan, tetapi anehnya PLN justru menghambat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan juga EBT lainnya karena untuk menutupi kebijakan masa lalu yang jadi beban mereka.

Indonesia sendiri sudah ikut berpartisipasi pada konferensi perubahan iklim (COP) yang digagas PBB sejak pertama, tetapi faktanya terus menambah karbon dengan menambah pembangunan PLTU. Keterlibatan di COP sepertinya hanya basa-basi, karena di dalam negeri terus membangun PLTU berbasis fosil. Inilah bencana yang diciptakan sendiri karena sudah berapa GW pembangkit listrik fosil yang dibangun sejak menandatangani COP.
Halaman Selanjutnya....