RI Bisa Jadi "Net Importer" LNG

Kedua, adanya keterbatasan infrastruktur yang menghambat monetisasi lapangan-lapangan gas yang jauh dari pasar (demand). "Kemudian, ketidakjelasan peraturan dan panjangnya proses birokrasi dalam bisnis gas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian waktu project dan memperburuk keekonomian," kata Bayu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, IGS mengusulkan beberapa rekomendasi, di antaranya pemberian insentif untuk pengembangan infrastruktur dan pengembangan hulu migas dalam bentuk keringanan pajak, pendanaan dengan bunga rendah, public private partnership (PPP), dan mempersingkat birokrasi dan persetujuan dalam perizinan gas bumi.

Selanjutnya, melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT). "Ketiga, melibatkan seluruh stakeholder dalam penyusunan kebijakan dan aturan, sehingga dapat diaplikasikan dan mendukung perkembangan industri gas," kata Bayu.

Dukung Transisi

Pada kesempatan lain, pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menilai industri panas bumi berpotensi dapat memainkan peran penting dalam proses transisi dan ketahanan energi nasional. Dengan potensi sumber daya yang saat ini disebut mencapai 23.765,5 megawatt (MW) atau sekitar 40 persen total potensi panas bumi global, menurut Komaidi, industri panas bumi Indonesia dapat menjadi tulang punggung untuk mewujudkan ketahanan energi dan ekonomi nasional.
Halaman Selanjutnya....