RI Aktif dalam Program 'Reverse Linkage'

Jakarta - Pemerintah berkomitmen terus memperkuat kerja sama pembangunan internasional khususnya Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST).

Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Reverse Linkage oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohamed Ali Al Madani pada April 2013. Melalui skema reverse linkage, pemerintah telah melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Kyrgyzstan meningkatkan produktivitas di bidang peternakan.

Secara garis besar, program tersebut berupaya untuk mempromosikan keunggulan Indonesia di bidang inseminasi buatan. "Kerja sama ini menjadi contoh pelaksanaan KSST yang mampu memberi manfaat ekonomi yang terukur bagi Indonesia dan diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya utilisasi KSST dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional," kata Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Sudarsono saat peluncuran buku Mapping Indonesia's Resource Centers di Jakarta, Senin (23/4).

Buku itu berisi seluruh rangkaian kegiatan Mapping Indonesia's Resource Centers yang difasilitasi IDB untuk menyediakan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan. Sebagai negara anggota IDB, Indonesia memang ikut aktif dalam program reverse linkage, salah satu program utama untuk mendukung implementasi dokumen Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020, sebuah strategi dan instrumen utama kerja sama antara IDB dan Indonesia.

Program reverse linkage merupakan kerja sama pembangunan antara IDB dan sesama negara anggota IDB yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan (know how), penerapan teknologi, serta best practices yang berorientasi pada hasil untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial.

Ajang Promosi

Program Reverse linkage diharapkan mendukung promosi produk dan teknologi nasional di negara negara anggota IDB, serta meningkatkan citra dan pengakuan terhadap branding di kawasan serta menampilkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keahlian yang dimiliki oleh Indonesia di negara berkembang lainnya.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas dan IDS memperiuas cakupan MoU on Reverse Linkage melalui penandatanganan MoU pada 27 Desember 2017 yang membahas beberapa sektor kerja sama, yaitu agriculture, marine fisheries, health and population, pharmaceutical, technical vocational education and training (TVET), planning and budgeting, microfinance, transportation, appropriate technology, industry, trade, disaster risk reduction and mitigation dan syaria financing.

Ant/E-10