Revisi UU Sisdiknas Tak Masuk Prolegnas 2022

JAKARTA - Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) belum masuk shortlist prioritas prolegnas 2022. Meski begitu, proses tersebut masuk dalam longlist prolegnas untuk tahun 2020-2024. Demikian keterangan Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah, dalam webinar, Minggu (6/3).

"Untuk tahun 2022 belum ditetapkan dalam shortlist prioritas prolegnas tahun 2022," ujarnya. Dia mengatakan, sebab belum masuk prioritas prolegnas tahun 2022, maka bila ada naskah akademik dan Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut, berarti dokumen tidak resmi.

Ferdiansyah menyebut, revisi UU Sisdiknas merupakan inisiatif pemerintah. Dalam tahapannya, Presiden harus terlebih dulu menyurati DPR untuk membahas RUU tersebut. "Jadi, nanti ada Surat Presiden yang menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahas ke DPR secara bersama-sama atau orang per orang," tandasnya.

Sedangkan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, mengingatkan, proses revisi UU Sisdiknas harus benar-benar memberi ruang partisipasi publik. Dia mencontohkan, pengesahan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena kurangnya partisipasi publik.

Dia menekankan, penting mengajak pihak-pihak terkait sektor pendidikan dalam penyusunan UU Sisdiknas. Hal tersebut sudah jadi amanah dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "Selain itu, maysarakat harus mudah mengaksesnya. Kalau ini tidak ditaati, maka ada pelanggaran," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....