Revisi UU IKN Dapat Percepat Penyediaan Hunian Terjangkau

Terus Meningkat

OIKN berkewajiban menyediakan hunian di IKN Nusantara, dan hunian ini dimungkinkan untuk populasi IKN yang dapat terus meningkat pada setiap tahunnya.

Sebagai informasi, pemerintah menyampaikan pokok urgensi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara kepada Komisi II DPR.

Salah satu pokok urgensi tersebut mengenai pengaturan khusus untuk pengembang investor perumahan. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan kepada investor perumahan dalam percepatan pembangunan hunian.

Kebijakan hunian berimbang merupakan kebijakan yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan satu rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan dua rumah menengah dan pembangunan tiga rumah sederhana atau 1:2:3.
Halaman Selanjutnya....