Rektor Asing Picu Kecemburuan

JAKARTA - Kebijakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) merekrut rektor asing untuk sejumlah perguruan tinggi pada tahun 2020 dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan di lingkungan kampus. Pasalnya, kehadiran rektor asing akan berdampak pada pemberian bantuan dari pemerintah tidak adil.

"Universitas-universitas yang memiliki rektor asing nantinya bisa jadi akan mendapat prioritas lebih dari pemerintah. Jadi nanti hanya universitas-universitas itu saja yang 'dipoles', kata pengamat pendidikan, Itje Chodijah, di Jakarta, Minggu (18/8).

Untuk itu, ia meminta rencana perekrutan rektor asing dipertimbangkan lagi. Jangan sampai, kebijakan ini justru semakin memperkeruh pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Menurut dia, dari pada mendatangkan rektor asing, lebih baik pihak kampus maupun pemerintah memaksimalkan potensi-potensi akademisi dalam negeri. Akademisi yang kompeten di Indonesia akan lebih sesuai karena memahami kultur pendidikan di tanah air.

Itye meyakini bahwa di Indonesia masih banyak akademisi yang kompeten. Ia menilai kebijakan merekrut rektor asing bisa membunuh semangat para akademisi dalam negeri. "Kebijakan rektor asing ini jika diterapkan juga bisa menurunkan semangat akademisi-akademisi di Indonesia," katanya.

Dihubungi terpisah, Rektor Institut Teknologi Surabaya periode 2015-2019, Joni Hermana mengatakan kinerja rektor-rektor di tanah air sudah cukup baik dalam mengangkat perguruan tinggi masing-masing ke level global. Meskipun, lanjut dia, rektor-rektor tersebut bertugas dengan banyak keterbatasan, di antaranya sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran.

"Dengan keterbatasan tersebut, kita mampu masuk ke level internasional. Terutama, untuk universitas yang berstatus Badan Hukum karena sudah dianggap mandiri," jelasnya.

Ia menilai progres perguruan tinggi di Indonesia sudah mengalami kenaikan yang lumayan baik, termasuk dari segi kegiatan publikasi internasional.

Karena itu, dari pada mendatangkan rektor asing, ia menyarankan pemerintah agar berinvestsi sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan posisi perguruan tinggi untuk bersaing di level global. "Artinya, perguruan tinggi kita berpreatasi di internasional ini hanya soal waktu saja, tapi sebagian besar kita selalu ingin serba cepat, bahkan instan. Sebetulnya percepatan internasionalisasi itu bisa juga dilakukan, asal pemerintah konsekuen mau investasi sesuai dengan kebutuhan," ujar Joni yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi ini.

Benahi Sistem

Sementara itu, Anggota Komisi X (Sepuluh) DPR, Anang Hermansyah menyebut rencana mendatangkan rektor asing merupakan cara instan dan bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem dan regulasi yang ada. Menurutnya rencana tersebut jelas tidak solutif karena jauh dari persoalan utama pendidikan tinggi.

"Dari sisi kuantitas perguruan tinggi di Indonesia sudah banyak, namun yang berkualitas sedikit sekali. Bila dirunut, sumber masalah terdapat di hulu atau pihak regulator. Pokok masalahnya adalah pemerintah belum membentuk sistem pendidikan tinggi yang baik. Jadi masalahnya bukan di orang, tapi di sistem," tegasnya.

Anang menyebut, jika kebijakan ini jadi diterapkan sama saja melakukan demoralisasi kepada intelektual di Indonesia yang dari sisi kualitas, kapabilitas, padahal budaya kerjanya tak kalah bila dibandingkan akademisi asing.

Oleh karena itu, kata Anang, dari pada pemerintah sibuk berwacana impor rektor asing, lebih baik pemerintah memperbiki sistem rekrutmen rektor di perguruan tinggi negeri. Sebab, sampai saat ini, proses pemilihan rektor tidak lepas dari rumor miring seperti politik uang dan kedekatan calon rektor dengan penguasa.

"Hadirkan sistem pemilihan rektor yang demokratis dan transparan. Itu jauh lebih berguna ketimbang mewacanakan mendatangkan rektor asing," pungkasnya. ruf/E-3