Regulasi Penyediaan Lapangan Kerja dan Kemudahan Berusaha Dikebut

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan pemerintah mengebut penyelesaian 54 aturan turunan UU Cipta Kerja. Upaya mempercepat peraturan pelaksanaan itu diharapkan bisa mempercepat penyediaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha.

Menteri Koordinator Bidang (Menke) Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu (31/1), mengatakan dari 54 aturan turunan itu terdiri atas 49 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres).

Dalam penyusunan aturan tersebut, pemerintah, jelas Airlangga, membuka dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi.

"Pemerintah sejak awal telah membuka dan menyediakan empat kanal utama bagi masyarakat luas untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi," kata Airlangga.

Keempat kanal pengaduan itu, yakni melalui tim serap aspirasi (TSA), acara serap aspirasi, serta melalui surat resmi ke Kemenko Perekonomian dan kementerian/lembaga terkait. Hingga 25 Januari 2021, pemerintah menerima aspirasi masyarakat melalui portal UU Cipta Kerja dan Posko Cipta Kerja sebanyak 112 masukan melalui web form, 48 melalui e-mail, dan jumlah akses ke portal sebanyak 4,88 juta pengakses.

Masukan melalui acara serap aspirasi yang dilakukan secara tatap muka (luring/offline) di 15 daerah seluruh Indonesia, mencatat masukan sebanyak 38 berkas masukan.

Aspirasi dan masukan melalui TSA yang menampung, membahas, dan memberikan rekomendasi sebanyak 227 berkas masukan. Selain itu, melalui surat resmi ke Kemenko Perekonomian maupun ke kementerian dan lembaga terkait, sebanyak 72 berkas masukan.

Sampai saat ini, dari 54 peraturan turunan, ada dua rancangan PP (RPP) yang sudah menjadi PP dan diundangkan yakni PP 73/2020 dan PP 74/2020.

Kemudian, sebanyak 38 RPP dan empat rancangan perpres telah selesai dan disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Selain itu, ada sembilan RPP dan satu rancangan perpres telah selesai dibahas dan dalam proses harmonisasi dan pembulatan substansinya.

Reformasi Regulasi

Aturan turunan itu, kata Airlangga mengukuhkan tujuan utama UU Cipta Kerja, sebagai reformasi regulasi dan upaya debirokratisasi.

Dia berharap aturan itu mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, terutama usaha mikro dan kecil, serta membantu mencegah dan memberantas korupsi melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sebelumnya, Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil Menengah Indonesia, Sutrisno Iwantono, mengatakan aturan itu perlu menyederhanakan administrasi perpajakan untuk pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat. n ers/E-9