Reformasi Birokrasi Jadi Akselerator Pembangunan

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajarannya tidak menjadikan reformasi birokrasi sebagai beban, melainkan harus menjadi kebutuhan untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.

"Pelaksanaan reformasi birokrasi bukan sekadar rutinitas apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional," kata Ma'ruf Amin dalam arahannya pada acara pencanangan reformasi birokrasi tematik dan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/12).

Dia menjelaskan reformasi atau perubahan birokrasi perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi supaya lebih responsif, lebih lincah, dan adaptif dalam melakukan pelayanan publik.

Menurut Ma'ruf Amin, sistem reformasi birokrasi di Indonesia saat ini telah memasuki tahap ketiga Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional periode 2021-2024. Dia menekankan Pemerintah ingin mewujudkan birokrasi yang dinamis untuk menuju birokrasi berkelas dunia.

"Namun, untuk mencapai cita-cita ini masih ada tantangan nyata di hadapan kita. Sebagai contoh, komunitas internasional memiliki beberapa indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia. Tahun 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi 44, turun dari peringkat 37 tahun sebelumnya. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Artinya, banyak hal masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikan," jelasnya.