Reformasi Birokrasi Harus Dapat Langsung Dirasakan Masyarakat

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk melakukan perubahan cara pandang dalam upaya mencapai target.

Hal ini dilakukan guna memastikan agar reformasi birokrasi dapat langsung dirasakan dampaknya ke masyarakat. "Untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak, perlu perubahan paradigma dari orientasi input yang cenderung administratif, di mana kita berpatokan pada berapa anggaran yang telah dan akan dihabiskan, berubah menjadi orientasi outcome yang melihat dampak kinerja nyata yang dihasilkan dan dirasakan masyarakat," ujar Anas dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran agar lebih memberikan dampak. Dalam konsep money follow program, besaran anggaran dialokasikan sesuai dengan program kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Sementara pada konsep program follow result, pemilihan program dan kegiatan harus sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan. "Upaya ini dilakukan karena tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran instansi pemerintah yang tidak memiliki hasil atau manfaat bagi masyarakat. Sehingga kinerja dan dampak program pembangunan dapat dirasakan," tuturnya.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menyebutkan sampai dengan tahun 2022, telah dilakukan penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja di tingkat pemerintah daerah sehingga menghasilkan efisiensi dan pencegahan potensi pemborosan anggaran sebesar 121,9 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....