Reformasi Birokrasi Bukan soal Administrasi

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB ) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa kerja reformasi birokrasi bukan soal laporan administrasi, tetapi harus berdampak kepada rakyat.

"Kerja reformasi birokrasi tidak boleh lagi administratif. Reformasi birokrasi bukan soal laporan administrasi, tapi dampak ke rakyat, dampak ke penurunan kemiskinan, dan dampak ke peningkatan investasi untuk pembukaan lapangan kerja," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan terdapat empat area yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan publik, dan percepatan prioritas aktual presiden seperti pengendalian inflasi.

Hal itu disampaikan Anas saat bertemu forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dia menyampaikan mulai tahun 2023, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak, bukan administrasi laporan.
Halaman Selanjutnya....