Realisasi Terkendala Administrasi

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui penyerapan insentif dari pemerintah untuk sektor kesehatan masih rendah. Hal itu karena proses verifikasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah masih lamban.

Untuk mempercepat penyaluran insentif guna mengatasi pandemi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenkes guna mencari solusi bagi proses verifikasi yang menghambat penyaluran insentif tersebut.

"Yang daerah itu sering kali datanya masuk ke pusat diverifikasi dua eselon 1 berbeda di Kemenkes. Kalau data tidak cocok dibalikin lagi ke rumah sakit daerah. Itu yang terjadi dua bulan terakhir," ujar Febrio dalam diskusi virtual, Jakarta, Jumat (3/7).

Dia menambahkan percepatan realisasi penyaluran anggaran kesehatan sudah dilakukan dengan mempermudah prosesnya. Hal ini berlaku juga bagi tenaga medis yang meninggal akibat Covid-19 dengan memberi santunan.

"Belum lagi memang insentif tenaga kesehatan juga harus direalisasi. Ini masalah administrasi, (seharusnya) bisa lah dikerjakan lebih cepat. Perbaikan koordinasi mudah-mudahan terus dilakukan dalam beberapa pekan ke depan," jelasnya.

Dia mencontohkan saran yang diberikan Kemenkeu yaitu agar metode verifikasi data tidak terlalu rumit, namun tetap dengan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Dia menyatakan prosedur verifikasi data yang terlalu rumit akan membuat pencairan dana lebih lama terutama untuk rumah sakit di daerah sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.

"Rumah sakit di daerah itu sering datanya masuknya ke pusat lalu diverifikasi oleh dua Eselon I yang berbeda di Kemenkes. Kalau datanya tidak cocok dikembalikan lagi ke RS daerah. Itu yang terjadi dua bulan terakhir," tegasnya.

Peningkatan Koordinasi

Febrio berharap peningkatan koordinasi itu dapat mempercepat pencairan anggaran, termasuk untuk insentif dan pemberian santunan kepada tenaga kesehatan yang meninggal.

Pada kesempatan sama, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa, menuturkan penyerapan anggaran kesehatan yang belum maksimal terjadi karena adanya gap antara realisasi keuangan dan fisik sehingga perlu percepatan proses administrasi dan penagihan.

Meski demikian, menurutnya, saat ini pemerintah sudah membereskan hambatan proses verifikasi penyaluran insentif ke nakes. Salah satunya dengan memberlakukan skema pemberian uang muka lebih dulu. Sembari berjalan, lanjutnya, kelengkapan dokumen dipenuhi.

Dia menambahkan, hingga 24 Juni 2020 sebanyak 21.080 nakes mendapatkan insentif. Namun, realisasi ini masih sangat rendah yaitu baru menyalurkan 100 miliar rupiah atau baru mencapai 1,6 persen dari total anggaran 5,9 triliun rupiah.

"Serapan insentif tenaga medis masih rendah. Sudah 21.080 nakes atau 11,82 persen. Sementara 16 tenaga medis yang meninggal juga sudah kita beri santunan," jelasnya.

Lanjutnya, dia mengatakan penggantian biaya perawatan pasien Covid -19 di 750 rumah sakit sudah mencangkup 62,5 persen. uyo/Ant/E-10